News Selasa, 12 September 2023 | 06:09

Cak Imin Sepakat Semua Capres dan Cawapres Harus Siap Diperiksa KPK

Lihat Foto Cak Imin Sepakat Semua Capres dan Cawapres Harus Siap Diperiksa KPK Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Foto: Ist)
Editor: Rio Anthony

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang juga Cawapres Anies Baswedan merespons soal usulan agar KPK memeriksa seluruh bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung di Pilpres 2024.

Dia mengatakan semua orang harus siap jika dipanggil KPK.

"Iya siapa itu, pokoknya semuanya harus siap," ujar Cak Imin di Pondok Pesantren Al-Aqobah Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Minggu, 10 September 2023.

Cak Imin mengaku dirinya selalu siap jika ingin dipanggil KPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Apalagi dirinya sudah diperiksa KPK beberapa waktu lalu.

Diketahui, Cak Imin diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2012.

Saat itu, Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

"Iya saya siap, semuanya siap, dan kemarin bahkan saya sudah diperiksa," ucapnya.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni melontarkan usulan agar KPK memeriksa seluruh bacapres dan bacawapres buntut pemanggilan Ketum PKB yang juga bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sahroni menilai langkah ini bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju benar-benar bersih dari kasus korupsi.

"Sebagai pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres,"ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu, 9 September 2023.

"Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK," tambahnya.

Hal itu kata dia agar semua Capres dan Cawapres tidak disangkut pautkan dengan kasus-kasus di kemudian hari.

Dia lantas mengungkit isu-isu yang ada seperti Anies Baswedan dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP, dan Prabowo dengan Food Estate.

Sahroni ingin KPK dapat mempertimbangkan usulannya ini dengan saksama.

Sebab, dia menilai ini akan menjadi langkah yang fair bagi seluruh pihak dan tentunya baik untuk publik. []

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya