Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semestinya boleh bangga kader potensialnya bisa pecah telur langsung dengan meraih empat kursi DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Sulawesi Tengah (Sulteng).

Bukan mendapat apresiasi atas keberhasilan tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin justru memecat Ketua BPC PKB Bangkep, Mohamad Yamin secara sepihak.

Yamin merupakan kader PKB yang sudah lebih dari 20 tahun membangun basis partai berlambang sembilan bintang itu di Bangkep.

"Saya dihargai dengan pemberhentian," kata Yamin, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Saat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bangkep, Yamin mengukir sejarah dalam Pemilu 2024.

Untuk pertama kalinya, di bawah kepemimpinan Yamin, PKB Bangkep berhasil menempatkan kadernya di DPRD.

"PKB belum pernah punya wakil di DPRD Bangkep dari 2004. Baru di Pemilu 2024, 20 tahun lamanya, PKB Bangkep akhirnya mendapatkan kursi, langsung 4 kursi DPRD diisi kader PKB. Waktu itu saya Ketua DPC PKB Bangkep," ujarnya.

Tapi rupanya prestasi Yamin bertepuk sebelah tangan. Cak Imin justru memberhentikan Yamin dari jabatan Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkep pada Juni 2024 lalu.

Pemecatan Yamin disebabkan perbedaan pendapat dalam dukungan sosok yang diusung dalam pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati di Pilkada Bangkep 2024. Yamin menganggap calon yang diusung PKB memiliki elektabilitas rendah.

"Saya tidak bisa meyakini ia (calon PKB) bisa menang di Pilkada Bangkep," tuturnya.

Ia mengaku selama puluhan tahun membangun PKB di Bangkep taat perintah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Provinsi Sulteng dan DPP, tapi terkait pencalonan di Bengkep, dirinya punya pendapat berbeda.

"Saya tidak bisa meyakini ia (calon PKB) bisa menang di Pilkada Bangkep," ujarnya.

Namun, karena tidak sejalan, kata dia, DPW PKB atas mandat Cak Imin melengserkan Yamin. Pencopotan jabatan yang dipegang Yamin secara sepihak tanpa prosedur dan mekanisme yang berlaku di PKB.

Ia pun mengaku telah berusaha mengkonfirmasi pemecatan dirinya ke DPP PKB. Sejauh ini DPP PKB memilih bungkam tak ingin menanggapi.

"Paling tidak ada komunikasi dulu sama yang bersangkutan, akhirnya ini saya bawa ke DPP, di DPP juga rupanya menutup diri karena mereka lebih mendengar ke DPW," ujar Yamin.

Menurut Yamin, pencopotan sepihak ini lantaran merasa tidak suka dengan perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh dirinya. Ini jelas, kata dia, melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD /ART) partai.

"Tanpa pemberitahuan pemecatan tiba-tiba. Jadi saya bingung apakah AD/ART seperti ini, kalau sesuai AD/ART enggak begini modelnya dan mekanismenya," tegas Yamin.

Lebih jauh, Yamin menuturkan membangun kaderisasi partai di Bangkep bertahun-tahun lamanya hingga PKB mempunyai basis massa di daerah berjulukan `Bermuda in Central Sulawesi` itu. Langkahnya itu sengaja dilakukan demi terwujudnya landasan ideologi PKB yang kuat di Bangkep.

"Struktur sampai ke tingkat desa sama sekali tidak ada, basis pun kita tidak punya, mulai dibangun pelan-pelan selama berapa tahun kita terbangun dengan beberapa harapan-harapan baru di tengah masyarakat, munculah basis-basis lalu kader-kader baru," tuturnya.

Kaderisasi yang dibangunnya, kata dia, kini putus begitu saja karena Cak Imin lebih memilih politikus kutu loncat dibanding kader-kader ideologis. Pengelolaan partai seperti itu, kata Yamin, tinggal menunggu kehancuran saja.

"Saya diganti kutu loncat yang sebelumnya dari PPP pindah NasDem, lalu pindah ke PKB. Tapi begitu saya diberhentikan, mereka (kader-PKB Bangkep) kecewa, yakin saya PKB ini akan hancur tapi DPW DPP tidak melihat itu," pungkas Yamin.[]