Daerah Jum'at, 26 Mei 2023 | 17:05

Cipayung Plus Sumut Beri Catatan Buruk kepada Kapolda Panca Putra Simanjuntak

Lihat Foto Cipayung Plus Sumut Beri Catatan Buruk kepada Kapolda Panca Putra Simanjuntak Kapolda Sumut Panca Putra Simanjuntak. (Foto: Ist)
Editor: Tigor Munte

Medan - Peredaran narkoba, gangguan kamtibmas, dan tingkat kriminalitas cukup tinggi di Sumatra Utara.

Kelompok Cipayung Plus Sumatra Utara meminta Kapolda Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak melakukan evaluasi total. 

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut Daniel Sigalingging mengungkap tidak responsifnya jajaran Polda Sumut dalam menyikapi laporan atau aduan masyarakat. 

"Mulai dari Polda, Polres sampai kepada Polsek, harus segera melakukan pembenahan penanganan terhadap setiap laporan masyarakat," kata Daniel dalam keterangan pers tertulis, Jumat, 26 Mei 2023.

"Jangan sampai laporan masyarakat banyak yang dibiarkan mengambang dan terbengkalai," imbuhnya.

Terbukti kata dia, tidak adanya kejelasan atas penanganan kasus pemukulan terhadap kader atau anggota Cipayung Plus oleh Propam Polda Sumut dan Reskrimum Polda Sumut. 

Padahal laporan sudah sebulan lebih disampaikan. 

"Kami khawatir ini menjadi kebiasaan aparat kepolisian, memperlama proses laporan-laporan yang ada. Apalagi kami mendengar dari salah satu petinggi Polda bahwa laporan kami akan dihentikan," ungkap Daniel.

Koordinator Wilayah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut-Aceh Arion Pasaribu berujar serupa.

"Tingginya perilaku kriminalitas yang mengganggu kamtibmas di Sumatra Utara harus segera dituntaskan oleh Polda Sumut dengan melakukan upaya preventif dan juga penindakan terhadap para pelaku kejahatan," kata Arion.

Menurutnya, muncul keresahan masyarakat Kota Medan dan juga Sumatra Utara terkait peredaran narkoba, curanmor, begal, pencurian, tawuran, dan tindak pidana lainnya yang mengganggu ketertiban masyarakat. 

"Laporan yang diberikan masyarakat kepada kepolisian jangan dibiarkan mengambang begitu saja. Bahkan sudah banyak kader Cipayung Plus Sumut yang telah menjadi korban," ujar Arion.

Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatra Utara Arifuddin Bone menyoroti soal kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, jangan dihadapi dengan upaya penguntitan berlebihan.

BACA JUGA: Pemberantasan Judi dan Narkoba, Kinerja Kapolda Sumut Hanya Sebatas Seremonial

Dia mengecam tindakan intelijen kepolisian yang berlebihan dan mengganggu kenyamanan. 

"Sementara para pelaku bandar narkoba saja masih banyak berkeliaran di Sumatra Utara. Jangan sampai, kita mau menyampaikan pendapat pun dianggap sebagai musuh bagi bangsa dan dianggap bandar narkoba," katanya.

Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatra Utara Wira Putra menyebut, ketika ada banyak tamu VVIP di Sumatra Utara, nomor kontak dari para ketua Cipayung tidak dapat diakses. 

"Kejadian seperti ini kata dia, sangat disayangkan. Kita dianggap sebagai ancaman yang berbahaya sehingga akses pribadi kita terganggu bahkan disadap. Ini sudah sangat keterlaluan," katanya.

Hal sama diucapkan Muhammad Tarmizi selaku Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut.

Menurutnya, upaya-upaya penguntitan yang begitu masif kepada aktivis Cipayung Plus tersebut sebaiknya dilakukan kepada para pelaku kejahatan narkoba dan para pencuri sepeda motor.

Koordinator Wilayah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Ceperianus Gea meminta, Kapolda Sumut benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai kepala kepolisian di Sumatra Utara. 

"Lebih serius dalam membenahi kepolisian di Sumatra Utara," katanya.

Kapolda kata dia, harus membenahi internal terlebih dahulu. Agar personelnya ketika turun melakukan penindakan tidak mudah disuap, melakukan kompromi yang dapat meringankan hukuman, atau bahkan tidak menindak para pelaku kejahatan. 

"Misalnya saja hari ini, kita tidak pernah lagi mendengar adanya penangkapan kasus korupsi yang ditangani Polda Sumut. Padahal, banyak sekali oknum pejabat di kabupaten kota atau bahkan di provinsi yang korup. Tapi tidak ada lagi kita melihat taring Polda Sumut dalam memberantas para koruptor," katanya. 

Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut Abdul Rahman, mengancam akan melakukan aksi jika tuntutan Cipayung Plus tidak dipenuhi. 

"Kami akan laksanakan aksi besar-besaran jika Polda Sumut tidak berbenah," katanya.

Pihaknya meminta Kapolda dan seluruh jajarannya serius dalam menjalankan tugas. 

"Jika sudah tidak sanggup, kami yang akan sampaikan kepada Kapolri agar Kapolda Sumut segera diganti," tukasnya. []

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya