News Jum'at, 13 Mei 2022 | 21:05

CNNIndonesia dan Detik.com Dilaporkan ke Dewan Pers Gegara 110 Juta Big Data

Lihat Foto CNNIndonesia dan Detik.com Dilaporkan ke Dewan Pers Gegara 110 Juta Big Data Pegiat media sosial sekaligus aktivis sosial, Muhammad Natsir. (Foto:Opsi/Fernandho Pasaribu)

Jakarta - Pegiat media sosial sekaligus aktivis sosial, Muhammad Natsir menindaklanjuti laporannya Media Online CNNIndonesia dan Detik.com ke Dewan Pers terkait kode etik jurnalistik pada Kamis, 28 April 2022 lalu.

Natsir berpandangan, pemberitaan yang diterbitkan CNNIndonesia dan Detik.com mengenai 110 juta big data yang disebut-sebut meminta penundaan pemilu, tidak valid dan tak lengkap.

Diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang 110 juta big data di acara Podcast Deddy Corbuzier pada 11 Maret 2022 lalu.

"Kami dari pegiat media sosial dan aktivis sosial sedang memfollow up laporan kami (28 April 2022) terkait dugaan pelanggaran kode etik dan penyampaian berita yang tidak valid dan tidak lengkap oleh media CNNIndonesia dan Detik.com," kata Natsir kepada Opsi di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat, 13 Mei 2022.

Akibat pemberitaan itu, kata dia, muncul berbagai tanggapan yang kemudian membuat gaduh dan merugikan berbagai pihak terutama masyarakat.

"Artinya masih tanda tanya yang 110 juta itu, lalu oleh media dipelintir seolah-olah 110 juta itu adalah untuk masyarakat menginginkan Jokowi tiga periode," ujarnya.

"Padahal 110 juta itu masih tanda tanya, apakah masyarakat nyaman dengan Jokowi atau bisa juga 110 juta itu masyarakat menginginkan kinerja Jokowi itu lebih baik. Karena itu tidak dijelaskan secara spesifik dan mendetail," sambungnya.

Dia mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hasil analisa dan berkas akademik kepada Dewan Pers terkait laporan tersebut.

"Karena permasalahan ini sudah menjadi polemik besar, kegaduhan yang besar yang menyebabkan aksi di mana-mana. Padahal kejelasannya belum ada. Sehingga merugikan Presiden Jokowi, merugikan pemerintahan yang seharusnya mampu bekerja dengan baik menjadi terganggu dengan permasalahan data 110 juta yang tidak jelas itu," katanya.

Dari pemberitaan itu, sambung Natsir, tokoh-tokoh politik juga turut mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Media itu menyimpulkan pernyataan di podcast yang sebagaimana pernyataan tersebut tidak seperti itu. Media memelintir sehingga dari situ muncul pernyataan-pernyataan tokoh yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan seolah-olah menjadi suatu permasalahan yang serius sehingga menimbulkan aksi," katanya.

Dengan adanya laporan itu, dia berharap masyarakat mengetahui apa sebenarnya maksud dari pernyataan Luhut Pandjaitan.

"Hal ini yang kita ingin sudahi. Namun kita juga harus mengedepankan kebenaran. Kita ingin masalah ini selesai dan memberitahukan kepada masyarakat `sebenarnya ini yang terjadi`. Jangan mau masyarakat diadu domba. Sehingga ini harus di klirkan saat ini," ucap Natsir.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya