Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpeluang berkantor langsung di Papua untuk menangani berbagai persoalan di Bumi Cenderawasih.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024.

Menurut Yusril, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan penugasan khusus kepada Gibran, tidak hanya terkait percepatan pembangunan fisik tetapi juga menyangkut penanganan masalah hak asasi manusia di Papua.

"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," kata Yusril, Selasa, 8 Juli 2025.

Yusril menekankan, tugas khusus tersebut akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres).

Dengan mekanisme ini, Gibran diharapkan bisa lebih fokus menyelesaikan permasalahan Papua di lapangan.

"Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua," ujarnya.

Selain itu, Yusril juga menyoroti keputusan Prabowo menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri HAM.

Ia menilai penunjukan Pigai, yang memiliki latar belakang sebagai aktivis HAM asal Papua, merupakan langkah strategis dalam memastikan isu Papua ditangani lebih komprehensif.

Langkah ini dinilai menegaskan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan pendekatan yang lebih manusiawi, mendengarkan aspirasi warga, dan mengutamakan dialog.[]