Medan – Sejumlah organisasi kepemudaan lintas agama di Sumatera Utara akan bertolak ke Jakarta untuk menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Mereka membawa catatan rapot merah terkait kinerja Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto yang dinilai gagal menangani berbagai permasalahan hukum dan keamanan di wilayah tersebut.
Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, Syarif Lubis, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena hanya Kapolri yang memiliki wewenang mengevaluasi dan mencopot Kapolda.
“Aspirasi Pemuda Lintas Agama terkait rapot merah Kapolda Sumut adalah hal serius. Kami menilai tugas-tugas Kapolda masih jauh dari harapan masyarakat. Maka, sudah tepat jika kami menyampaikan langsung kepada Kapolri,” ujar Syarif Lubis.
Judi, Narkoba, dan Geng Motor Marak, Keamanan Tak Terjamin
Ketua GAMKI Sumut, Swangro Lumbanbatu, menyoroti lemahnya penanganan judi, narkoba, serta meningkatnya aksi kriminal oleh geng motor di Medan dan daerah lainnya.
“Kapolda Sumut terkesan tidak serius menangani perjudian dan narkoba. Bahkan, aksi geng motor yang semakin brutal di Kota Medan hingga kini belum tuntas,” tegas Swangro.
Ia juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus narkoba.
Salah satu kasus yang mencuat adalah pengakuan seorang bandar narkoba di dalam sel yang menyebut adanya setoran ke pihak kepolisian.
Selain itu, Swangro juga menyoroti kasus kriminalisasi yang melibatkan aparat kepolisian, seperti dugaan kekerasan terhadap Pandu Brata Siregar, seorang pelajar SMA di Asahan, yang berujung kematian.
“Kejadian ini harus diusut tuntas dan dibuka seterang-terangnya. Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang tanpa kejelasan,” tambahnya.
Desakan Evaluasi dan Pencopotan Kapolda
Ketua Pemuda Katolik Sumut, Parulian Silalahi, menegaskan bahwa laporan yang mereka bawa bukan sekadar keluhan, tetapi catatan penting yang harus menjadi pertimbangan Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Sumut.
“Harapan kami, laporan ini menjadi dasar bagi Kapolri untuk segera bertindak. Jika memang terbukti kinerja Kapolda tidak memenuhi harapan, pencopotan harus dilakukan,” kata Parulian.
Sementara itu, Ketua GP Alwasliyah Sumut, Nurul Yaqin Sitorus, menambahkan bahwa Kapolda juga dianggap tidak serius dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang merugikan pendapatan negara.
“Hingga kini, belum ada langkah konkret dari Kapolda terkait maraknya peredaran rokok ilegal di Sumut. Ini masalah besar yang seharusnya mendapat atensi khusus,” tegasnya.
Para pemuda lintas agama ini berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan di Sumut dan mendesak Kapolri agar segera melakukan evaluasi terhadap Kapolda Sumut.
Mereka menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat harus menjadi prioritas utama aparat kepolisian.[]
