Jakarta, - Sebanyak 3.286 personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan di wilayah strategis di Jakarta untuk mengawal aksi demonstrasi terkait Revisi UU Pilkada.
Pengamanan difokuskan di beberapa lokasi utama seperti Gedung DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Patung Kuda, hingga Kantor KPU RI.
Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo, menjelaskan bahwa personel gabungan dari TNI-Polri, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya siap siaga untuk memastikan keamanan selama aksi berlangsung.
“Kami telah menyiagakan setidaknya 3.286 personel yang ditempatkan di DPR, Patung Kuda, MK, maupun KPU RI,” kata Susatyo di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Susatyo berharap aksi demonstrasi dapat berjalan dengan damai dan tidak mengganggu ketertiban umum. Ia juga mengemukakan bahwa opsi rekayasa lalu lintas akan diterapkan apabila massa mulai memadati lokasi.
“Kami berharap agar penyampaian aspirasi hari ini bisa berjalan aman dan lancar, serta memperhatikan hak pengguna jalan lainnya. Saat ini, kondisi lalu lintas di Gatot Subroto masih normal, namun jika terjadi kepadatan, kami akan melakukan rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus menuju Jalan Pemuda,” jelasnya.
Susatyo juga menekankan agar massa aksi tidak membawa senjata tajam, dan pihaknya akan tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan.
“Pengamanan aksi ini tidak akan menggunakan peluru tajam, termasuk senjata tajam. Kami akan mengembangkan pola pengamanan yang humanis dan persuasif, serta terus melakukan komunikasi intensif dengan perwakilan massa,” tambahnya.
Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengumumkan akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR dengan mengerahkan 5.000 massa dalam aksi menolak RUU Pilkada 2024.
Tak hanya buruh, sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus juga serentak melakukan aksi bersama meminta DPR tidak melanjutkan pengesahan RUU Pilkada.[]
