Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegur jajaran internal kementeriannya dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI.

Teguran ini dilontarkan Bahlil karena tidak mendapat data terbaru mengenai target desa yang belum teraliri listrik.

Momen itu terjadi dalam rapat kerja membahas RAPBN ESDM 2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juli 2025.

Di hadapan anggota dewan, Bahlil mengungkap bahwa ia telah melaporkan langsung peta pendistribusian listrik ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menyampaikan bahwa kemarin kami sudah rapat dengan Bapak Presiden, kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum dapat sambung listrik," kata Bahlil.

Bahlil sempat menceritakan kepada Presiden bagaimana ia dulu merasakan hidup dengan penerangan seadanya.

"Itu kita pakai itu loh kaleng susu, pakai sumbu, pakai minyak tanah. Kalau belajar, bangun pagi, di sini hitam. Syukur kalau ke sekolah kita mandi. Kalau enggak mandi, pasti kelihatan hitamnya," ujarnya.

Ia menegaskan targetnya untuk mewujudkan swasembada energi hingga ke pelosok desa. Namun saat hendak melaporkan data detailnya, Bahlil justru menemukan data yang simpang siur.

"Nah, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi, jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa," ujarnya.

Bahlil menyebut ada sekitar 5.600 desa yang harus dialiri listrik. Namun angka itu mendadak berbeda dengan data yang disampaikan PLN.

"Dan dalam hitungan kami, ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan, tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya? Oh 10 ribu? Ini tambah, 10 ribu?" tanya Bahlil sambil menatap jajaran dirjen ESDM dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

Rasa kesalnya pun memuncak karena tidak mendapat jawaban jelas.

"Ini enggak tahu dirjen saya yang enggak benar atau dirut PLN-nya yang enggak benar? Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini," tegas Bahlil di hadapan anggota Komisi XII.

Ia juga menegaskan agar para pejabat teknis segera memperbaiki laporan mereka.

"Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru, padahal Dirutnya cuma 1, enggak berubah-ubah," sindirnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil menjelaskan kembali arahan Presiden Prabowo agar ESDM mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk menjangkau desa-desa yang belum memiliki jaringan listrik.

"Oke, data mereka ini mungkin yang up-to-date, saya-nya yang tidak dilaporkan. Tapi prinsipnya begini, Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS," papar Bahlil.

Menurutnya, PLTS dapat digunakan tanpa menarik jaringan listrik dari pusat kabupaten atau kecamatan.

"Dan desa-desa yang belum ada jaringannya, itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan. Tapi, kalau dia mempergunakan PLTS, jaringan lokal saja yang kita pakai," pungkasnya.[]