News Kamis, 06 April 2023 | 14:04

Desak Pemerintah Pulangkan Korban TPPO di Suriah, DPR: Apakah Ada Backing dari Aparat?

Lihat Foto Desak Pemerintah Pulangkan Korban TPPO di Suriah, DPR: Apakah Ada Backing dari Aparat? Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.(Foto:Opsi/Istimewa)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah agar segera mengupayakan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural, Dede Asiah Awing Omo. Dede Asiah adalah PMI asal Karawang yang dijebak kerja ke Suriah. 

"Kami mendesak pemerintah agar segera mengupayakan pemulangan PMI Dede Asiah yang jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Suriah. Korban TPPO berhak mendapat jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya," kata Netty seperti dikutip, Kamis, 6 April 2023.

"Waktu yang berlarut-larut tanpa adanya kejelasan akan menambah risiko keamanan diri, jiwa dan harta korban TPPO," sambungnya.

Sebagaimana diberitakan, PMI non prosedural asal Karawang bernama Dede Asiah mengaku dijual perusahaan penyalur tenaga kerja sebesar USD 12.000 atau sekitar Rp 180 juta ke Suriah.

"Kenapa kejadian TPPO dan penyaluran PMI non prosedural terus saja berulang. Ini seperti ada mafia penyalur PMI yang dapat dengan leluasa melakukan aksinya. Apakah ada backing dari aparat?," tanya dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mempertanyakan komitmen Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk memberantas mafia penyalur PMI non prosedural.

"Padahal komitmen ini digaungkan di seminar-seminar yang digelar pemerintah, tapi realisasinya masih jauh dan kasus-kasus terus datang silih berganti," ujarnya.

Lebih lanjut, dia meminta kasus Dede Asiah menjadi cambuk bagi pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI dan BP2MI, agar terus melakukan perbaikan sistem perlindungan PMI.

"Komitmen moral harus dibuktikan dengan hasil riil di lapangan. Jangan hanya jargon, tapi korban terus berjatuhan. Ini menyangkut maruah dan martabat pemerintah Indonesia di mata rakyat dan dunia," ucap Netty.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya