Jakarta - Aktivis Sosial Politik dan Hukum, Ferdinand Hutahaean meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Sebab, isu perselingkuhan dan dugaan intimidasi yang dilakukan Airlangga Hartarto terhadap seorang perempuan bernama Rifa Handayani, berdampak pada integritas kabinet di Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Saya pikir secara langsung maupun tidak langsung apa yang menjadi kasus (perselingkuhan dan dugaan intimidasi, red) ini tentu akan mempengaruhi integritas pemerintahan dan kabinet (Jokowi). Saya pikir ada pengaruhnya. Tetapi mungkin saja publik tidak terlalu terpengaruh terhadap kabinet secara keseluruhan," kata Ferdinand dihubungi Opsi, Selasa, 21 Desember 2021.
"Tetapi yang jelas personality Pak Airlangga Hartarto, saya pikir akan menjadi cacat atas peristiwa dan laporan (dugaan intimidasi, red) ini," ujarnya menambahkan.
Oleh sebab itu, menurutnya, sudah sepantasnya Airlangga Hartarto mengundurkan diri dan memberikan kursi menteri kepada kader Partai Golkar lainnya.
"Mungkin sebaiknya beliau dengan rela hati mengundurkan diri dan meminta kader Partai Golkar lain untuk menduduki kursi kabinet. Karena mungkin saja di kursi kabinetnya adalah porsi Golkar, maka sebaiknya Pak Airlangga menyerahkan dengan legowo kepada kader partainya yang lebih berintegritas," ucap Ferdinand Hutahaean.
Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan bernama Rifa Handayani membuat pernyataan mengejutkan dengan mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan Menteri berinisial AH pada tahun 2012 lalu.
Pengakuan tersebut dilontarkan seiring laporannya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengancaman kepadanya yang diduga dilakukan oleh istri AH berinisial YA.
Pernyataan dan pengakuan Rifa kemudian memantik dugaan publik bahwa Menteri AH yang dimaksud adalah Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang saat ini duduk sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Jurnalis Opsi sudah berupaya mengonfirmasi Airlangga Hartarto mengenai isu tersebut. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu belum merespons. []
