Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan Fraksi Partai NasDem di DPR RI. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 September 2025.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi F Taslim, melalui keterangan pers di Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
“Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat, khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” ujar Hermawi.
Hermawi menegaskan bahwa NasDem selalu menempatkan aspirasi rakyat sebagai acuan utama perjuangan politik. Karena itu, partai mengambil langkah tegas terhadap kedua kader yang dinilai menyalahi garis perjuangan partai.
“Atas pertimbangan tersebut, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” ucapnya.
Nama Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dalam sepekan terakhir ramai menjadi sorotan publik. Hal itu bermula dari kontroversi terkait tunjangan rumah anggota DPR yang memicu kritik masyarakat luas.
Ahmad Sahroni, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR, mengeluarkan pernyataan keras menanggapi desakan publik agar DPR dibubarkan.
Ia menyebut gagasan itu sebagai “mental orang tolol.” Ucapannya menuai kecaman luas dan dianggap merendahkan aspirasi masyarakat.
Akibat kontroversi tersebut, dua hari sebelum pengumuman penonaktifan, Sahroni sudah dimutasi dari Komisi III ke Komisi I DPR.
Sementara itu, Nafa Urbach menghadapi kritik keras setelah sebuah video dirinya mendukung tunjangan rumah anggota DPR tersebar luas di media sosial.
Publik menilai sikap Nafa tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
Langkah NasDem menonaktifkan Sahroni dan Nafa dinilai sebagai upaya menjaga komitmen partai terhadap aspirasi masyarakat.
DPP menegaskan partai tidak bisa menoleransi sikap maupun pernyataan anggota fraksi yang dinilai bertentangan dengan semangat perjuangan untuk rakyat.
“Partai NasDem berdiri di atas fondasi gerakan perubahan dan restorasi. Karena itu, setiap kader wajib menjaga sikap dan pernyataan publik agar tidak mencederai rakyat yang diwakilinya,” tutup Hermawi.[]
