Jakarta - Presiden Jokowi memanggil para menterinya membahas ketersediaan pupuk. Setiap kali dia turun ke daerah, petani banyak mengeluh soal pupuk.
Secara khusus kepada Menteri Pertanian, Jokowi meminta 2-3 bulan distribusi pupuk bersubsidi sudah harus beres.
Ini diakui Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan pers selepas bertemu dengan Jokowi bersama menteri lainnya, Rabu, 15 Maret 2023.
Jokowi mengingatkan jajarannya untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi para petani.
Pupuk memiliki peran yang vital dalam menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan nasional.
BACA JUGA: Jokowi Nanam Mangga di Blora, Petani Keluhkan soal Pupuk
“Presiden sangat mewanti-wanti kami yang berkait dengan pupuk, ada Pupuk Indonesia dari BUMN, ada Badan Pangan Nasional kita Pak Arief, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian, langsung ditanyai satu per satu oleh Bapak Presiden seperti apa pupuk ini. Karena setiap Bapak Presiden turun (ke lapangan) selalu pertanyaannya tentang pupuk,” kata Menteri Syahrul.
Diungkapnya, kebutuhan pupuk bersubsidi nasional sangat besar, mencapai di atas 20 juta ton jika dilihat berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Di sisi lain kesiapan anggaran pemerintah hanya mampu mencapai 8 hingga 9 juta ton saja.
Menteri Syahrul mengatakan, pihaknya menyesuaikan regulasi dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani yang menanam sembilan komoditas.
BACA JUGA: Jokowi: Masalah Pupuk Jangan Disepelekan, agar Tahun 2023 Tidak Suram
“Sembilan jenis itu terkait dengan pangan strategis, satu, yang kedua pangan yang berkontribusi pada inflasi, dan pangan untuk memperkuat ekspor,” ungkapnya.
Kementerian Pertanian juga akan memperkuat koordinasi kelembagaan dengan BUMN PT Pupuk Indonesia.
Mulai dari mempersiapkan pupuknya di setiap lini dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga sampai ke petani.
Dia mengakui, Jokowi memberikan waktu 2-3 bulan untuk membenahi sistem pemberian pupuk subsidi.
Maka nantinya penyaluran pupuk tersebut dapat sesuai dengan perencanaan dan tidak keluar dari standar operasional prosedur sehingga tepat sasaran.
Dia berharap, minimal yang memang berhak mendapatkan pupuk harus mendapatkan dan tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP.
Pihaknya juga segera memvalidasi data 9,1 juta ton pupuk sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Tentu saja ini membutuhkan kerja sama yang aktif pada para gubernur, bupati, bahkan sampai di desa, di kecamatan, ada PPL, dan lain-lain,” ucapnya. []
