Jakarta - Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle.

Saat ini aturan mengenai konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM) atau konvensional ke kendaraan bermotor listrik baru menyentuh kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Untuk selanjutnya, konversi juga direncanakan bakal dilakukan pada kendaraan roda empat atau lebih.

Konversi tersebut diyakini dapat mendorong ekosistem penggunaan kendaraan bermotor listrik di Indonesia.

Merespons itu, pengamat otomotif sekaligus dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan ada beberapa permasalahan di tengah masyarakat Indonesia terkait gerakan konversi dari kendaraan BBM menjadi Electric Vehicle (EV).

Seperti mengutip catatan Kompas.com, Selasa, 27 September 2022, Martinus menyebut salah satu persoalannya adalah belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) montir konversi kendaraan listrik yang bersertifikasi dalam jumlah yang signifikan.

"Kemudian, belum tersedianya bengkel bersertifikasi yang mudah diakses di banyak wilayah juga menjadi salah satu hambatan," kata Martinus.

Selain itu, lanjutnya, masyarakat yang ingin melakukan konversi kendaraan bensin menjadi listrik juga dihantui persoalan biaya.

Seperti belum tersedianya parts produksi dalam negeri yang bersertifikasi demi memastikan safety bagi masyarakat yang akan mengonversikan kendaraan ICE-nya.

"Ditambah harga komponen khususnya baterai di pasar retail yang masih sangat mahal, semuanya masih harus impor. Serta biaya instalasi yang cukup mahal," ujarnya.

Yang kemudian harus diperhatikan, kata dia, tidak adanya garansi terhadap keandalan sistem kendaraan listrik khususnya kualitas dan keamanan baterai yang dibeli di after market.

"Beberapa hal inilah yang membuat masyarakat cenderung masih `wait and see` terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk berpindah ke EV," ucap Martinus.[]