Bandung – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk mengawal 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.
Dalam periode krusial ini, GAMKI Jabar menaruh harapan besar pada langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pemimpin provinsi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari bencana alam, isu lingkungan, pengangguran, efisiensi anggaran, isu toleransi, hingga persiapan menyambut Indonesia Emas 2045.
Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan kerentanan tinggi terhadap bencana alam, kerap dilanda banjir, longsor, dan gempa bumi. GAMKI Jabar mendesak pemerintah provinsi untuk memperkuat sistem mitigasi bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
"Kami berharap dalam 100 hari pertama ini, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mencanangkan program konkret untuk mengurangi risiko bencana, terutama di daerah rawan seperti Pangalengan, Garut, Cianjur, dan Bekasi," ujar Ketua DPD GAMKI Jabar, Andreas Simanjuntak.
Isu lingkungan, khususnya aktivitas tambang yang merusak ekosistem dan pencemaran Sungai Citarum, menjadi perhatian serius GAMKI Jabar. DPD GAMKI Jabar mendesak pemerintah untuk menindak tegas perusahaan tambang ilegal dan mempercepat program revitalisasi Sungai Citarum.
"Sungai Citarum adalah urat nadi kehidupan masyarakat Jawa Barat. Kami ingin melihat langkah nyata dalam 100 hari ini untuk memulihkan sungai ini dan menghentikan praktik tambang yang merusak lingkungan," tegas Andreas.
Tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan pemuda, menjadi tantangan lain yang harus segera diatasi. GAMKI Jabar mendorong pemerintah provinsi untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan UMKM.
"Kami berharap Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dapat merancang program yang mampu menyerap tenaga kerja muda," tambahnya.
GAMKI Jabar juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Mereka mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran provinsi digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat," kata Andreas.
Sebagai provinsi dengan keragaman budaya dan agama, Jawa Barat perlu menjaga harmoni dan toleransi. GAMKI Jabar mendesak pemerintah untuk memperkuat dialog antar-kelompok dan mempromosikan nilai-nilai kebhinekaan.
"Kami berharap dalam 100 hari ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan toleransi dan kerukunan umat beragama di Jawa Barat," ujarnya.
Sebagai provinsi dengan jumlah pemuda terbesar, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. GAMKI Jabar menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, penguatan karakter, dan pemanfaatan teknologi untuk mempersiapkan generasi muda.
"Pemuda Jawa Barat harus dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan. Kami berharap Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dapat merancang program yang visioner untuk memastikan mereka siap menghadapi tantangan global," tutupnya Andreas.
Dalam 100 hari kerja ini, GAMKI Jabar akan aktif memantau dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah provinsi. Mereka berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat membawa Jawa Barat menuju kemajuan yang lebih baik. []
