News Rabu, 04 Oktober 2023 | 13:10

DPP PKS Minta Pemerintah Berantas Judi Online: Semakin Mengancam Ekonomi Indonesia

Lihat Foto DPP PKS Minta Pemerintah Berantas Judi Online: Semakin Mengancam Ekonomi Indonesia Ilustrasi judi online. (Foto: Ist)

Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Ekuin Anis Byarwati angkat bicara soal data yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama periode 2017-2022 terkait dengan adanya sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia. Nilai total perputaran uang mencapai Rp 190 triliun.

Anis menegaskan, transaksi judi online dengan jumlah jumbo itu akan berdampak besar pada perekonomian Indonesia.

"Uang yang seharusnya beredar untuk konsumsi dan belanja produk sehingga menciptakan lapangan kerja menjadi tiada," kata Anis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023.

Dalam laporan PPATK itu, lanjut anggota DPR RI Komisi XI ini, jumlah pemain judi online ini mencapai 2,7 juta orang.

"Mirisnya yang mayoritas melakukan judi online sebanyak 2,1 juta orang adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan di bawah Rp 100 ribu sehari, seharusnya uang itu bisa ditabung, atau belanja ke UMKM, di sana terdapat pelajar, mahasiswa, buruh, petani, pegawai hingga IRT. Pemerintah harus bertindak," ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua BAKN DPR RI ini mendesak pemerintah untuk melakukan kolaborasi internasional dalam mengatasi maraknya judi online yang terjadi.

"Indonesia harus terus memperjuangkan supaya segera bergabung dengan Financial Action Task Force (FATF), penyebabnya karena para pelaku judi online sebagian besar dari luar negeri, FATF menangani kejahatan bidang keuangan seperti pencucian uang," tuturnya.

Ia pun mengingatkan nilai transaksi judi online di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp 104,4 triliun, di mana transaksi ini naik hampir 100 persen dari tahun 2021 sebesar Rp 57,9 triliun.

"Kalau ditangani dengan cara biasa seperti yang lalu angkanya akan melonjak berlipat-lipat, sehingga akan semakin mengancam perekonomian Indonesia baik dari sisi pendapatan negara, peluang ekonomi yang hilang, dan bergugurannya UMKM. Pemerintah harus tegas memberantas judi online," ucap Anis Byarwati.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya