Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI pengawasan ketersediaan Vaksin Covid-19 melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor PT Bio Farma (Persero), Bandung, Jawa Barat, Kamis, 1 Desember 2022.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut Kunker ini bertujuan untuk mendapatkan informasi komprehensif tentang ketersediaan vaksin covid-19 serta kebijakan yang diambil untuk mendukung penyediaannya.
"Panja ini sudah setahun. Belum kami tutup karena ada selalu satu dua hal yang harus kami perhatikan. Kami juga berusaha mendapatkan pandangan temuan tambahan agar memperkaya kesimpulan dari panja ini," kata Melki seperti mengutip keterangannya, Jumat, 2 Desember 2022.
Menurut dia, saat ini terdapat kebutuhan sebanyak jutaan vaksin. Oleh sebab itu, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana distribusi vaksin di daerah-daerah.
Selain itu, lanjut politisi Fraksi Partai Golkar ini, Bio Farma merupakan produsen vaksin dalam negeri yang berhasil mengembangkan produk vaksin covid-19.
Lebih lanjut, ia berharap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperhatikan vaksin yang diproduksi perusahaan pelat merah tersebut dan mampu menyerapnya dengan segera melakukan pembelian.
Apalagi salah satu strategi penanganan pandemi dari Kemenkes yaitu melalui vaksinasi. Dengan mengalokasikan 50 persen vaksin di daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi, membuat sentra vaksinasi yang mudah diakses publik.
Kemudian, ada pula syarat vaksinasi bagi pelaku perjalanan, percepatan vaksinasi (terutama pada kelompok rentan, lansia, dan orang dengan komorbid), serta percepatan vaksinasi booster dengan mempersingkat interval menjadi 3 (tiga) bulan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir menyebutkan komitmen perusahaannya dalam berpartisipasi atas program pemerintah untuk memenuhi ketersediaan vaksin.
"Sebagai BUMN, PT Bio Farma (Persero) memang didorong untuk memenuhi memiliki kemandirian produk kesehatan salah satunya suplai vaksin covid-19," tutur Honesti.
Untuk rencana jangka pendek, Honesti menuturkan bahwa pihaknya akan mempercepat pemenuhan vaksin, obat, dan alkes melalui kerja sama dengan partner yang sudah komersial seperti melalui mekanisme kerja sama fill and finish untuk vaksin.
"Sampai dengan jangka panjang perusahaan akan berupaya melakukan penguasaan teknologi up stream/down stream dengan penguatan penguasaan teknologi," ucapnya.
Diketahui, pada paparan Kemenkes di dalam beberapa Rapat Kerja dengan Komisi IX, disebutkan bahwa pengadaan vaksin booster akan diprioritaskan untuk vaksin yang dikembangkan di dalam negeri.
Berdasarkan pernyataan Menteri Kesehatan RI di dalam Raker Komisi IX DPR RI tanggal 31 Agustus, disebut bahwa dengan melihat kebutuhan sasaran yang harus divaksinasi, maka masih dibutuhkan sekitar 15.1 juta dosis vaksin sampai Desember 2022.[]
