Jakarta - Guna mewujudkan negara yang aman, damai, dan sejahtera, dibutuhkan upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui sistem penegakan hukum dan sistem peradilan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan.
Komisi III DPR RI memberi perhatian serius kepada komitmen dan rencana pemerintah dalam mengatasi persoalan atau dinamika yang timbul dalam kegiatan masyarakat.
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat, 10 Juni 2022 kemarin, Komisi III DPR RI mendapati dari Kapolda Kepri terkait berbagai hal yang masih menjadi kendala dalam penegakan hukum, utamanya karena Kepri berbatasan langsung dengan beberapa negara.
Sehingga, wilayah perbatasan memerlukan pengamanan yang lebih dari wilayah lain.
Merespons hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengatakan Komisi III akan memberikan dukungan dengan mengusulkan pengadaan kapal tipe B yang dibutuhkan untuk pengamanan di wilayah perairan Indonesia, khususnya wilayah perbatasan dengan negara tetangga.
Dia menambahkan, Komisi III DPR RI sendiri telah mengusulkan pengadaan kapal tersebut dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo.
"Waktu rapat kerja dengan Kapolri, supaya Kapolri memperhatikan daerah-daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain apalagi yang rawan dan rentan menjadi perlintasan dugaan peredaran gelap narkoba," kata Supriansa seperti dikutip Minggu, 12 Juni 2022.
"Indonesia berbatasan langsung dengan Singapura dengan Malaysia dan negara lain, olehnya itu kedua daerah atau kedua negara ini yang menjadi titik perhatian khusus kita di Komisi III bahwa kepolisian di Kepri ini berikan apa yang menjadi kebutuhannya menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, seperti penyelundupan lewat laut, ya berikan kapal yang super cepat," sambungnya.
Selain dukungan tersebut, dia menekankan kepada jajaran Polda Kepri untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan nelayan-nelayan sekitar.
"Karena ada ratusan pelabuhan di sini yang beroperasi, ada pelabuhan besar ada pelabuhan kecil ini yang menjadi perhatian kita. Olehnya itu kita support lagi aparat keamanan kita untuk bagaimana memanfaatkan, melakukan komunikasi dengan nelayan-nelayan yang ada di sekitar antara Singapura, antara Malaysia dengan Indonesia," ujarnya.
Selain itu, terkait penyelundupan narkoba yang rentan terjadi di daerah perbatasan, politisi Partai Golkar ini mengingatkan kepolisian untuk mewaspadai hal tersebut. Utamanya dengan adanya metode-metode baru seperti dengan menggunakan drone.
"Drone yang dibuat itu ada, misalnya dikendalikan dari Malaysia atau Singapura daratan sana, diangkat, tetapi nilainya sekarang ini hanya kira-kira sampai 10 atau 20 kilo misalnya, diterbangkan ke tengah laut, di laut sana sudah bekerja sama dengan nelayan-nelayan, dipungut itu diseberangkan ke sini dengan menggunakan pelabuhan-pelabuhan nelayan tadi. Ini semua yang menjadi perhatian kita supaya kepolisian ini kalau ada dugaan-dugaan yang yang seperti itu tembak saja, jangan sampai apa namanya narkoba-narkoba yang akan di-drop itu bisa berhasil, itu adalah bagian-bagian yang menjadi perhatian khusus buat kita," tuturnya.
Sebelumnya Kapolda Kepri Irjen Pol. Aris Budiman dalam paparannya menyebut beberapa kendala yang dihadapi Polda Kepri di antaranya adalah banyaknya pelabuhan tikus tidak resmi yang berpotensi dijadikan tempat keluar masuknya orang dan barang secara ilegal.
Di mana, letak Kepri yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura yang rentan dengan adanya kejahatan transnasional wilayah perairan.[]
