Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Yan Permenas Mandenas mengatakan aspek utama dari pemekaran daerah yang akan dilakukan oleh pemerintah di Papua harus mampu menjamin proteksi hak-hak terhadap orang asli Papua (OAP).
Yan Permenas menyampaikan, hal tersebut menjadi kekhawatiran karena belum tergambar di dalam draf RUU yang sudah diajukan. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Pleno harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 4 April 2022.
"Kekhawatiran terkait dengan pemekaran yang akan dilakukan, jangan sampai bukan untuk kesejahteraan orang asli Papua. Karena dengan jumlah penduduk Papua yang sangat minim ini juga sebagai ancaman apabila dalam rencana pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak mampu proteksi hak-hak orang asli Papua," kata Yan Permenas.
Dengan demikian, lanjutnya, banyak hal yang bisa hilang. Salah satunya adalah hak ulayat kalau berbicara soal kekayaan alam. Belum lagi SDM yang juga akan tersingkir dengan sendirinya.
"Ini kita bicara soal sistem pemerintahan yang akan terbangun sedemikian rupa dengan melibatkan orang-orang yang memang sudah by design diarahkan untuk mendukung proses pengisian jabatan di provinsi-provinsi yang akan dimekarkan di wilayah Papua," ujarnya.
"Yang kita inginkan, apa jaminan orang Papua itu bisa mendapatkan kesempatan bekerja, berinvestasi, dan berdaya saing di bidang ekonomi. Ini harus ada jaminan tentang itu," sambung dia.
Menurutnya, gejolak demonstrasi menolak pemekaran yang saat ini terjadi di Papua muncul akibat dari angka pengangguran orang asli Papua yang sangat tinggi.
"Itu salah satunya yang membuat kenapa sampai pergerakan ini didominasi oleh anak muda yang rata-rata adalah para aktivis mahasiswa dan lulusan kampus-kampus yang ada di Papua maupun di luar Papua. Jadi sebenarnya ini sangat ditakuti apabila pemekaran ini berlangsung bukan menyediakan lapangan pekerjaan buat orang asli Papua, tapi malah membuka pekerjaan buat para imigran yang masuk ke Papua," ucap Yan.[]
