Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengungkapkan bahwa satu dari sepuluh produk kesehatan yang beredar di Indonesia teridentifikasi sebagai produk palsu, ilegal, atau bermutu rendah.
Temuan ini dinilai sangat mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius dari pemerintah.
“Temuan ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jangan sampai masyarakat mengonsumsi produk yang membahayakan kesehatan akibat lemahnya pengawasan peredaran obat ditambah kurangnya wawasan masyarakat,” ujar Netty dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, 17 September 2025.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendesak BPOM dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat sistem pengawasan pasca-edar.
Ia menekankan pentingnya melakukan sampling produk secara acak hingga ke berbagai daerah, tidak hanya terpusat di kota-kota besar, guna memastikan perlindungan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pelosok.
Netty juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi produk ilegal, mulai dari produsen, distributor, hingga penjual.
“Sanksi tegas harus dijatuhkan agar ada efek jera. Keselamatan publik tidak boleh dipertaruhkan demi keuntungan segelintir pihak,” tegasnya.
Selain pengawasan dan penindakan, aspek edukasi kepada masyarakat juga dinilai crucial.
Netty mendorong agar kampanye tentang cara memilih produk kesehatan yang aman, dengan prinsip Cek-KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa), perlu terus digencarkan.
“Literasi konsumen sangat penting. Masyarakat harus kritis dan waspada sebelum membeli obat, suplemen, kosmetik, atau produk tradisional, baik secara offline maupun online,” ungkapnya.
Menyadari maraknya peredaran produk ilegal melalui kanal daring, Netty mendesak adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan khususnya platform e-commerce.
“Semua pihak harus mengambil tanggung jawab. Negara wajib hadir melindungi rakyat dari produk berbahaya, sementara platform daring juga tidak boleh lepas tangan,” katanya.
Sebagai penutup, Netty menegaskan bahwa pemerintah perlu segera menyusun strategi jangka panjang untuk menjamin mutu dan keamanan produk kesehatan.
“Kita tidak bisa hanya reaktif, tapi harus juga proaktif menjaga kesehatan rakyat. Setiap produk yang beredar di pasaran harus benar-benar aman dan bermanfaat,” pungkasnya.[]
