Mamuju - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan Sulawesi Barat (Sulbar) diharapkan dapat membangun ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Apkasindo Perjuangan, Sukidi Wijaya, saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Apkasindo Perjuangan Sulbar masa jabatan 2021 hingga 2026, Rabu, 7 September 2022.

Sukidi Wijaya berharap, amanah yang berikan kepada DPW Apkasindo Perjuangan Sulbar, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu para petani di Sulbar.

"Saya mengharapkan, Apkasindo Perjuangan Sulbar dapat ikut membangunan ekonomi nasional," kata Sukidi.

Kata dia, membuka lapangan kerja dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pembangunan daerah, peningkatan ekspor dan daya dorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal pada sektor terkait.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar ditargetkan pemerintah pusat peremajaan sawit rakyat seluas 17.500 hektar di tiga kabupaten yang sampai hari ini baru dua kabupaten mencapai 22 persen," katanya.

Produktivitas kelapa sawit di Sulbar terbilang rendah lantaran dipengaruhi beberapa faktor diantaranya, budidaya kelapa sawit belum memenuhi kualitas CPO, tanaman rusak dan sudah tua, penggunaan bibit yang tidak unggul atau bibit tidak bersertifikat.

"Selain itu, mahalnya pupuk membuat para petani mengurangi dosis pemakaian yang seharusnya diberikan, atau bahkan tidak dipupuk sama sekali karena tidak memiliki dana yang cukup," kata Sukidi.

Dengan adanya program Kementerian Pertanian tentang peremajaan sawit dan SDM yang didanai pemerintah, kata dia, para petani kelapa sawit dapat terbantu.

"Program tersebut pun membuktikan keseriusan pemerintah di dalam rangka peningkatan kesejahtraan petani kelapa sawit," katanya.

Pada tahun 2021 ke bawah, harga TBS di Sulbar hanya berkisar 400 rupiah perkilongram. Namun setelah Apkasindo Perjuangan melakukan pengawalan dan kontrol, harga TBS Sulbar bisa naik.

"Bahkan, uang yang dapat diselamatkan dari petani sebesar Rp 2 triliun," kata Sukidi. []