Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2024 berada pada level 5,11 persen secara tahunan (yoy).
Merespons itu, Ketua DPP PKS Anis Byarwati menyebut masih ada tantangan atas kondisi ekonomi Indonesia kedepan.
Ia berpandangan, situasinya akan sangat bergantung dengan cara bagaimana merespons situasi global saat ini, sehingga ekonomi domestik bisa tumbuh dengan baik.
"Untuk kawasan ASEAN telatif lebih stabil dan terkendali, bahkan kawasan ASEAN bisa kita katakan sebagai kawasan paling prospektif dibanding kawasan lain di dunia. Saya memperkirakan beberapa negara Asean bisa mencapai pertumbuhan 5-6 persen. Jadi Indonesia menjadi bagian dari stabilitas dan promosing pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun 2024 ini, walaupun bukan yang tetinggi," kata Anis di Jakarta pada Jumat, 10 Mei 2024.
Anggota DPR RI Komisi XI mengingatkan kondisi ekonomi dan keuangan global sangat memengaruhi ekonomi nasional.
"Pasca Covid-19, perekonomian global dihadapkan masalah situasi geopolitik yang eskalatif dibanyak kawasan secara berbarengan, ditambah pelemahan ekonomi China serta kebijakan suku bunga tinggi dari The FED," ujarnya.
Legislator PKS ini menyebut, Indonesian sudah merasakan triple horor yang menghantui perekonomian kita saat ini baik itu tingkat inflasi, suku bunga tinggi, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi, ditambah melemahnya nilai tukar.
"Jika hal ini tidak bisa kita Jika hal ini tidak bisa kita antisapasi, maka dampaknya akan terasa pada sektor riil, daya beli masyarakat dan ujungnya pada pertumbuhan ekonomi yang melambat," tuturnya.
Kunci yang semestinya dilakukan, sambungnya, adalah transisi kekuasaan yang berjalan baik. Ia menyebut, pemerintahan sebelumnya bisa mendelegasikan pekerjaanya kepada Pemerintahan baru nantinya.
Anis menjelaskan, pemerintahan ke depan bisa menempatkan figur-figur terbaik di bidangnya, tidak hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik yang akhirnya membebani dan melemahkan pemerintah sendiri.
"Saya melihat ada dua hal yang harus dibenahi Pemerintah baru, memperkuat kebijakan industri agar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDB. Kedua, membenahi organisasi dan sistim perpajakan yang menjadi penopang penerimaan negara," ucap Anis Byarwati. []
