Jakarta - Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan bersama sejumlah pendeta HKBP melakukan pertemuan dengan Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.
Dalam pertemuan itu, salah satu yang disampaikan Ephorus HKBP adalah terkait konflik PT Toba Pulp Lestari atau TPL dengan Masyarakat Lamtoras Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.
Dalam keterangan selepas bertemu Menteri Pigai, Ephorus HKBP mengungkap tindakan TPL yang mengabaikan hasil rapat dengar pendapat atau RDP Komisi XIII dengan sejumlah lembaga di Medan pada 3 Oktober 2025, di mana Ephorus HKBP juga hadir.
Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso itu, pihak TPL melalui Jandres Silalahi selaku direksi, akan membuka jalan dan portal di areal yang mengakibatkan warga Sihaporas tidak bisa ke ladang mereka pasca penyerangan ratusan petugas TPL 22 September 2025.
Namun apa yang disampaikan Jandres tersebut tidak terlaksana. Sampai kemudian ratusan warga yang terdiri dari rohaniawan dari Katolik dan gereja lainnya gotong royong menutupi lubang yang dibuat TPL.
Warga gotong royong pada 8 Oktober 2025 dan jalan kembali bisa diakses warga Sihaporas ke ladang mereka. Namun malam harinya, kembali TPL menggunakan alat berat membuat kembali lubang tersebut sehingga jalan warga ke ladang terputus.
"Padahal mereka ini (petani di Sihaporas) hanya berjuang untuk kebutuhan keseharian, mereka ini hanya berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, bukan menjadi untuk kaya raya, bukan menjadi pengusaha. Tetapi dengan kehidupan yang berat seperti itu, TPL malah tidak menolong atau menghambat masyarakat kita untuk mengakses ladangnya," ungkap Ephorus.
Sementara itu, Menteri Pigai dalam keterangannya mengatakan, terkait hasil pembicaraan dengan Ephorus HKBP pihaknya membentuk tim khusus menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Menteri Pigai menunjuk Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan dalam memimpin tim yang nantinya berisi dari Kementerian HAM, Masyarakat Sipil, Pihak Gereja, Tokoh-tokoh dan kementerian terkait seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
"Semuanya menjadi kesatuan untuk mencari data dan fakta, informasi terkait peristiwa yang dialami masyarakat yang ada hubungannya dengan TPL," kata Pigai.
Ephorus saat bertemu dengan Menteri HAM ditemani empat Praeses HKBP, yakni Pdt Oloan Nainggolan, Pdt Henri Napitupulu, Pdt Ridoi Batubara, Pdt Sumihar Sinaga, serta Ketua Badan Penasihat Hukum HKBP Dr David Lumbantobing. []
