Jakarta - Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon serahkan 49 nama kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Penyerahan dilakukan setelah Presiden Prabowo memanggil Fadli Zon ke Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 5 November 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Zon mengakui topik utama yang dibahas mengenai pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional kepada sejumlah tokoh yang dinilai telah berjasa besar bagi bangsa dan negara.
“Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian Anugerah Gelar Kepahlawanan Nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025,” ucapnya.
Kata dia, proses pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional.
Proses pengusulan ini turut melibatkan berbagai kalangan akademisi dan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang.
Setelah dari kabupaten/kota ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi, dan juga sejumlah tokoh yang menilai TP2GD (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah).
Kemudian setelah itu kepada TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat) di Kementerian Sosial.
"Dewan Gelar GTK Tanda Jasa Tanda Kehormatan telah menerima ini dari Kementerian Sosial yang juga merupakan hasil kajian dari TP2GP,” jelasnya.
Kepada Presiden, Zon menyampaikan bahwa terdapat 40 nama calon pahlawan nasional yang baru diusulkan, serta 9 nama tambahan yang merupakan hasil lanjutan dari tahun sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, menurut dia, sebanyak 24 nama menjadi usulan prioritas dari Dewan GTK setelah dilakukan seleksi, kajian, serta penelitian.
“Kalau semuanya memenuhi syarat. Jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat," tukas dia.
Zon menambahkan bahwa seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk latar belakang daerah, peran gender, serta keberagaman kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.
Soeharto
Salah satu nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional adalah Presiden RI ke-2 Soeharto. Meski menimbulkan pro kontra di masyarakat termasuk banyak yang protes, Zon bersikukuh bahwa Soeharto memenuhi syarat menjadi pahlawan nasional.
Soeharto diduga terlibat genosida tahun 1965-1966. Namun Zon menampik hal itu karena menurut dia tidak ada bukti dan fakta soal itu.
Zon menegaskan, tidak ada bukti yang menunjukkan Soeharto terlibat pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu kelompok etnis, ras, atau bangsa.
"Enggak pernah ada buktinya kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu," kata Zon usai menghadap Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu, 5 November 2025.
Kata dia, eks mertua Prabowo itu sudah memenuhi syarat menerima gelar pahlawan nasional, berdasarkan hasil kajian Dewan Gelar dan Tanda kehormatan, pemerintah provinsi, hingga Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
Zon menyebut, Soeharto diusulkan karena memiliki banyak jasa dan perjuangan untuk Indonesia.
Soeharto merupakan pemimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi tonggak Indonesia diakui oleh dunia.
"Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu. Nah, itu kan menandakan Pak Harto sebagai komandan pertempuran Serangan Umum 1 Maret punya jasa di dalam kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia," tukas Zon.
Soeharto juga memimpin operasi pembebasan Irian Barat yang kini menjadi Papua. []
