Jakarta - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Faldo Maldini mengklaim pemerintah tidak mengetahui rencana penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kendati demikian, Faldo mengatakan bahwa pemerintah tetap menampung aspirasi yang datang dari sejumlah partai politik (parpol) tersebut.
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari parpol. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua parpol," kata Faldo dalam keterangannya, Senin, 28 Februari 2022.
Dia menegaskan, wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak berkaitan dengan pemerintah, apalagi soal transaksi politik.
Lantas dia meminta, pemerintah tidak dibawa-bawa dalam isu penundaan kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," ujarnya.
Faldo menegaskan, saat ini pemerintah sedang fokus untuk bangkit dari pandemi Covid-19.
Sebab, lanjutnya, pandemi merupakan badai yang sangat dirasakan oleh masyarakat di segala lapisan.
"Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sedang total mengawal transformasi besar, yaitu pemindahan ibu kota negara (IKN) sebagai upaya perubahan pola pikir dan pembangunan yang menipiskan ketimpangan.
Kemudian transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.
Dia menegaskan, pemerintah tidak mempunyai waktu untuk mengurus wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ucap Faldo Maldini.[]
