Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampaikan pidato politik guna menjelaskan tentang Perubahan dan Perbaikan yang diusung partainya.
Disampaikannya pada Jumat, 14 Juli 2023. Pidato itu kemudian beredar di media sosial termasuk di kanal YouTube, dikutip Opsi pada Minggu, 16 Juli 2023.
Dalam bagian pidatonya, AHY sebut, Demokrat memiliki sejumlah cara pandang dan pilihan kebijakan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi.
Karena itu Partai Demokrat menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda kepada rakyat Indonesia, yang pihaknya pandang tepat untuk dijalankan pasca pemerintahan Presiden Jokowi.
AHY mengatakan, ada tiga hal yang melandasi pemikiran Demokrat dalam melakukan agenda perubahan.
Pertama, studi dan pengamatan atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama 9 tahun terakhir.
Kedua, permasalahan serius yang dirasakan rakyat. "Ketiga, keinginan serta harapan rakyat yang kami jumpai di seluruh tanah air," katanya.
Dia lantas menjelaskan agenda perubahan Partai Demokrat, dimulai dengan menyoroti keadaan saat ini.
"Apa permasalahan yang dihadapi rakyat dan mengapa hal itu terjadi selanjutnya kami juga akan menyampaikan solusi yang kami tawarkan," tukasnya.
Disebutnya, ada lima klaster permasalahan bangsa. Klaster pertama ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kedua sumber daya manusia dan lingkungan hidup, ketiga hukum dan keadilan, keempat demokrasi dan kebebasan rakyat serta kelima tata negara dan etika pemerintahan.
Untuk klaster ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kata AHY, meskipun ada capaian tetapi harus diakui secara jujur 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandekan.
Bahkan kemunduran serius pertumbuhan ekonomi, menurun jauh di bawah yang dijanjikan 7 persen hingga 8 persen.
Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi covid-19.
BACA JUGA: Pidato AHY soal Utang dan Ekonomi Indonesia Gak Mengasyikkan
Akibatnya penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul, daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun, kemiskinan dan pengangguran meningkat.
Sementara itu ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang. Baik utang pemerintah maupun BUMN.
Ada yang berdalih lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi covid-19, menurut AHY, argumentasi seperti ini dinilai hanya separuh benar.
Faktanya kata dia, sebelum pandemi datang ekonomi Indonesia juga sudah mengalami permasalahan sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi.
Faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat, juga dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis.
"Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran apalagi sebagian proyek dan mega proyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya masih bisa ditunda pelaksanaannya," kata dia.
Menurut AHY dalam posisi ini, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat yang sedang mengalami kesulitan hidup serius.
"Menurut kami sikap kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah yang perlu diubah dan diperbaiki ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat," katanya. []
