Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Francine Widjojo mengatakan Bank Jakarta belum layak melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal tahun 2027.

Francine menyoroti ketahanan dan keamanan siber bank tersebut yang dinilainya masih meragukan pascaterganggunya layanan perbankan saat Lebaran 2025. Hingga saat ini dirinya masih menunggu hasil audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Jakarta yang tak kunjung dibuka.

"Bagaimana hasil audit OJK dan BPK, khususnya terkait ketahanan dan keamanan siber Bank Jakarta? Sampai saat ini kami belum menerima hasil auditnya dari Bank Jakarta," kata Francine Widjojo dalam keterangan resmi dikutip Sabtu, 10 Januari 2026.

Sebagai informasi, pada tanggal 22 Juni 2025, Bank DKI secara resmi mengumumkan perubahan nama menjadi Bank Jakarta, dengan melakukan rebranding nama dan logo baru.

Francine berujar, saat masih bernama Bank DKI, sejak malam takbiran Idul Fitri pada 30 Maret 2025, nasabahnya tidak bisa melakukan transaksi perbankan, baik melalui aplikasi digital Jakone, QRIS, maupun tarik tunai di ATM Bank Jakarta atau ATM bersama.

Layanan ATM Bank Jakarta baru pulih 7 April 2025. Padahal, menurut Francine, momen Lebaran selalu diwarnai dengan banyaknya transaksi keuangan oleh nasabah.

"Saat itu banyak aduan masyarakat ke Fraksi PSI yang diwarnai kebingungan dan kekecewaan mendalam. Banyak pemudik yang tidak pegang uang tunai dalam jumlah besar karena percaya pada aksesibilitas dananya di rekening Bank Jakarta,” ucapnya.

"Bank Jakarta baru mengeluarkan keterangan resmi 8 April 2025 dengan dalih gangguan layanan. Kalau sekadar gangguan layanan mengapa pemulihannya butuh beberapa bulan?" ucapnya menambahkan.

Francine mencatat, layanan BI Fast Bank Jakarta tidak bisa digunakan sejak 30 Maret 2025 dan baru pulih kembali pada 10 Desember 2025 setelah lebih dari delapan bulan. Ini menjadi pertanda seriusnya permasalahan yang dialami Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perbankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut.

Di sisi bersamaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa peretasan terhadap Bank Jakarta melalui sistem pembayaran BI Fast terjadi beberapa kali sejak 2024 sampai dengan 2025. Bulan Maret 2025 saja terjadi transaksi anomali sekitar Rp200 miliar.

“Sampai hari ini, transfer online dari bank lain ke Bank Jakarta selalu gagal apabila kolom pesan diisi. Menurut Bank Jakarta kolom pesan harus dikosongkan supaya transaksi berhasil. Padahal kolom pesan ini penting untuk menghindari kebingungan pengirim maupun penerima dengan merinci jenis transaksinya di kolom pesan,” kata Francine.

Ia meminta manajemen Bank Jakarta membenahi sengkarut permasalahan berat tersebut sebelum IPO melantai di BEI menjadi perusahaan terbuka (Tbk).

“Gangguan layanan berlarut-larut pada Lebaran 2025 membuka mata publik atas ketidakprofesionalan Bank Jakarta dalam mengelola sistem keamanan perbankannya. Moga-moga keamanan IT diperkuat sebelum kerja sama Bank Jakarta dengan Visa yang diluncurkan baru-baru ini,” tuturnya.

Francine menekankan, rencana IPO Bank Jakarta patut dikaji secara hati-hati. Sebab, IPO mensyaratkan kesiapan fundamental, khususnya pada aspek sistem, manajemen risiko, dan tata kelola.

Namun, rendahnya realisasi belanja modal (CAPEX) menunjukkan bahwa investasi jangka panjang yang menjadi prasyarat bank publik belum berjalan optimal.

"Tanpa fondasi sistem yang kuat, IPO berisiko lebih bersifat simbolik daripada substantif, dan justru dapat menempatkan bank pada risiko operasional dan reputasi di pasar modal,” ujarnya.

Francine menekankan, keamanan dana nasabah dan kepercayaan nasabah menjadi hal terpenting bagi usaha perbankan. Selain mengelola dana masyarakat, Bank Jakarta juga menerima Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pernah meminta dana tambahan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar ditempatkan di Bank Jakarta hingga Rp20 triliun dan pada 10 November 2025 diberikan SAL sebesar Rp1 triliun.

“Bank Jakarta harus memperbaiki terlebih dahulu tata kelolanya untuk mendapatkan kembali kepercayaan para nasabah. Ketahanan dan keamanan siber sangat penting di industri perbankan agar nasabah tidak was-was menyimpan dananya di Bank Jakarta," kata Francine Widjojo.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung mendorong PT Bank Jakarta (Perseroda) untuk segera melakukan IPO di BEI sebagai bagian dari upaya transformasi lembaga keuangan milik daerah itu menjadi lebih profesional dan transparan.

‎Pramono mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan OJK untuk mempercepat proses IPO Bank Jakarta.

‎“Dengan IPO diawasi oleh publik, maka Bank Jakarta akan menjadi semakin baik,” ujar Pramono kepada wartawan di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Senin, 5 Januari 2026.