Surakarta – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menaruh perhatian serius pada nasib pekerja migran dalam Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional yang digelar di Surakarta, 29 Mei hingga 1 Juni 2025.
Dalam sesi Studi Meeting bertema Pekerja Migran Berdaya, Indonesia Berjaya, GAMKI mengangkat subtopik Peran Organisasi Pemuda dan Gereja dalam Meningkatkan Kapasitas Pekerja Migran. Kegiatan ini digelar di Hotel Sahid Kusuma Prince Solo pada Kamis, 29 Mei 2025.
Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, menyambut baik langkah GAMKI yang dinilainya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu keadilan dan kemanusiaan.
Ia menyebut bahwa di beberapa negara seperti Hongkong, gereja berperan besar dalam menggerakkan perjuangan pekerja migran.
“GAMKI mesti berada di garda depan bicara soal ini, agar migrasi menjadi berperikemanusiaan dan rakyat bisa bekerja demi kemajuan bangsa, sesuai amanat Pasal 27 UUD 1945,” ujarnya.
Timboel menekankan pentingnya perlindungan sosial yang menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang selama ini turut menyumbang besar terhadap perekonomian nasional.
Namun, banyak di antara mereka yang kembali ke tanah air dalam kondisi rentan.
“Tidak semua pulang membawa tabungan dan keterampilan. Ada yang pulang dengan trauma dan luka. Kita perlu regulasi yang lebih kuat, pengawasan ketat, edukasi, bantuan hukum, dan jaminan sosial, termasuk hak atas pensiun,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri diperbanyak, dan mendorong PMI bisa ikut dalam skema jaminan hari tua.
Sesi ini dimoderatori oleh Koordinator Wilayah Bali-Nusa Tenggara DPP GAMKI Jhon Sepron D. Liem, dengan menghadirkan Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi BP2MI Indra Hardiansyah serta Koordinator Maritim, Hukum, dan Kebijakan Serikat Buruh Migran Indonesia, Dios Lumban Gaol.
Indra mengungkapkan bahwa mayoritas PMI, sekitar 80 persen, masih bekerja di sektor informal. Ia mengutip arahan Presiden Prabowo yang mendorong pengiriman tenaga kerja yang lebih terampil dan profesional.
Data BP2MI mencatat penempatan PMI dalam kurun 2023–2025 mencapai 703.689 orang, dengan lima besar negara tujuan yakni Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura. Sementara lima provinsi pengirim terbesar adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, dan Lampung.
Menurut Indra, pemberdayaan sosial dan ekonomi menjadi fokus kementeriannya. Program ini meliputi transfer keahlian, penguatan keluarga PMI, kewirausahaan, hingga literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi.
Sementara itu, Dios Lumban Gaol menyoroti lemahnya industrialisasi di Indonesia yang menyebabkan masyarakat terdorong menjadi pekerja migran.
Ia membandingkan Indonesia dengan Filipina, yang menurutnya lebih unggul karena kemampuan berbahasa asing warganya.
“Pekerja migran Filipina punya posisi tawar lebih kuat. Bahasa menjadi kunci dalam negosiasi upah dan jam kerja,” kata Dios.
Ia menegaskan bahwa gereja harus aktif membela hak-hak pekerja migran, merujuk pada semangat Matius 25:35 dan mencontoh lembaga gerejawi internasional seperti Caritas dan Stella Maris.
“Gereja harus berdiri bersama mereka yang terpinggirkan. Ini tanggung jawab iman dan kemanusiaan,” tegasnya.
Dengan mengangkat isu ini dalam forum nasional, GAMKI menunjukkan komitmennya mendorong gerakan pemuda dan gereja untuk lebih terlibat dalam memperjuangkan hak dan martabat pekerja migran Indonesia.[]
