Jakarta - Anggota Komisi VI DPR, Harris Turino mempertanyakan kesiapan PT Pos Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Sebab, Harris mendapat informasi bahwa Pos Logistik Indonesia yang menjadi bagian dari lini bisnis PT Pos Indonesia, belum maksimal memberikan layanan distribusi logistik akibat persaingan antar perusahaan logistik di Indonesia.

Oleh sebab itu, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap PT Pos Indonesia meningkatkan kapasitas sehingga bisa menjadi rekan resmi Pemilu 2024.

"Melihat dari pengalaman dan kesiapan, maka tentu saja, kami dari Komisi VI mendukung posisi PT Pos Indonesia agar dalam (tahun) 2024 mendatang bisa kembali ditunjuk sebagai official partner Pemilu," kata Harris dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023.

Lebih lanjut, ia menekankan PT Pos Indonesia agar memiliki rencana kontigensi untuk menghadapi distribusi logistik pemilu untuk 3T (Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

"Mungkin bisa diselaraskan dengan pengalaman-pengalaman paling berharga dalam menjalankan distribusi logistik dengan perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia (sebelumnya)," ujarnya.

Merespons itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menjelaskan kesiapan PT Pos Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kesiapan yang dimaksud di antaranya, PT Pos Indonesia sudah mengintegrasikan dengan sistem end-to-end logistics guna menjaga kelancaran arus distribusi barang di Indonesia.

Selain itu, PT Pos Indonesia menyebutkan akan ada 4500 titik kantor pos yang digunakan untuk gedung utama, pusat distribusi, dan tempat pelipatan surat suara. Terakhir, PT Pos Indonesia telah menyiapkan dashboard real time yang terintegrasi dengan silog (sistem logistik) KPU.[]