Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafararez berharap pertemuan Pemerintah Indonesia dengan Rusia dan Ukraina dapat membuahkan hasil positif.
Gilang menginginkan, Indonesia yang memiliki cita-cita mewujudkan perdamaian dunia bisa menjembatani penyelesaian konflik kedua negara tersebut.
"Indonesia harus menjadi jembatan perdamaian bagi Rusia dan Ukraina yang tengah berkonflik. Sebagai negara yang memiliki cita-cita luhur, kita harus terlibat aktif mewujudkan perdamaian dunia," kata Gilang dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 23 Juni 2022.
BKSAP DPR pun mendukung upaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow usai mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Jerman.
Dia mengatakan, langkah diplomasi perdamaian tersebut sejalan dengan politik bebas aktif Indonesia.
"Apalagi sebagai pemegang Presidensi G20 tahun ini, Indonesia punya peranan penting sebagai mediator negara-negara anggotanya, termasuk negara mitra," tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengingatkan, konflik berkepanjangan Rusia dan Ukraina telah berimbas pada persoalan kemanusiaan dan krisis global yang perlu segera dicarikan jalan keluar.
Sejumlah negara bahkan mengalami krisis energi dan ekonomi akibat kebijakan Rusia buntut konfliknya dengan Ukraina.
"Perdamaian kedua negara harus tercapai karena telah mempengaruhi kondisi ekonomi dan pangan global," ujarnya.
DPR mendorong agar pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Rusia dan Presiden Ukraina dapat memperjuangkan gencatan senjata.
Menurut dia, DPR sendiri juga terus berupaya menjembatani konflik Rusia dan Ukraina lewat diplomasi parlemen.
"Konflik Rusia dan Ukraina terus menimbulkan korban kemanusiaan, yang tidak bisa dibiarkan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan, Indonesia tidak bisa berdiam diri," kata dia.
"Kami di DPR terus berupaya menjalin komunikasi dengan kedua negara melalui diplomasi parlemen di mana BKSAP terus berkoordinasi dengan parlemen negara-negara sahabat, termasuk lewat forum-forum internasional seperti the 8th Group of 20 Parliamentary Speakers Summit (P20) mengingat DPR akan menjadi tuan rumah," sambungnya.
Meski demikian, Anggota Komisi III DPR ini mengingatkan pemerintah agar terus mempertahankan posisi netral Indonesia.
Dia berpendapat, yang harus diutamakan dalam menghadapi konflik Rusia dan Dunia adalah mempromosikan resolusi damai sehingga Indonesia bisa menjadi solusi damai bagi kedua negara itu.
"Kita juga harus memikirkan posisi negara-negara sahabat yang ikut terlibat dalam pertikaian Rusia-Ukraina. Jangan sampai niat baik kita justru akan merugikan bangsa sendiri," ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Sikap Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia telah termaktubkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam upaya menciptakan perdamaian dunia itu, Indonesia dinilai tetap harus mengedepankan langkah bijaksana.
"Sebagai bagian dari masyarakat dunia, memang sudah sebuah keharusan bagi Indonesia berperan aktif pada perdamaian dunia," kata dia.
"Tapi politik internasional bebas aktif Indonesia juga harus diutamakan. Maka agenda besar yang perlu kita bawa adalah seperti yang selalu dipromosikan Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, agar dunia membangun budaya perdamaian atau culture of peace," ucap Gilang mengakhiri.
