Majene - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), menolak isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang (Kabid) Aksi dan Pelayanan (Akspel) GMKI Cabang Majene, Jutio Mawan, Selasa, 5 April 2022.

Jutio menilai, isu penundaan Pemilu 2024 merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara dan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan para pendahulu.

"Di dalam pasal 7 UUD tahun 1945 jelas mengatur tentang masa jabatan presiden hanya dua priode saja dan di dalam pasal 22 E mengatakan pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali," kata Jutio Mawan.

Banyak juga yang mengatakan akan melakukan amandemen UUD oleh para parlemen. Namun, kata Dia, amandemen tentu punya aturan main, tidak boleh sembarang tanpa adanya hal yang sangat mendesak serta urgen.

"Jika alasannya karena situasi ekonomi sedang tidak baik, saya kira itu bukan solusi. Hal yang hrus dilakukan pemerintah adalah mencari solusi yang baik tanpa menciderai konstitusi negara," katanya.

Jutio mengungkapkan, pihaknya akan terus menyuarakan penolakan bagi siapapun yang terus ngotot melakukan penundaan Pemilu 2024 mendatang.

"Baru saja, penyelenggara Pemilu terpilih dan akan dilantik Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Jangan kita mengganggu kerja-kerja mereka dengan menyebar isu-isu yang hanya mengganggu stabilitas publik," kata Jutio.

Untuk diketahui, akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan adanya isu penundaan pemilu 2024 yang berakibat pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Isu ini dihadirkan oleh sejumlah kalangan seperti politisi, partai politik, serta ada Mentri yang mengaku mempunyai big data soal dukungan masyarakat terhadap penundaan Pemilu 2024.

Baru-baru ini juga, asosiasi kepala desa yang akan menggelar deklarasi dukungan menambah masa jabatan Presiden saat ini.

Hal ini mendapat berbagai sorotan publik yang menolak penundaan pemilu 2024 yang berakibat pada perpanjangan masa jabatan Presiden. []