Jakarta — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyampaikan catatan kritis terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ada tiga isu utama yang menjadi sorotan, mulai dari kebebasan beragama, supremasi sipil, hingga ketimpangan ekonomi nasional.
Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti, menilai pemerintahan Prabowo telah menunjukkan keberanian dalam melawan koruptor dan mafia ekonomi.
Ia mencontohkan keberhasilan pemerintah mengembalikan dana korupsi CPO sebesar Rp13 triliun ke kas negara.
“Prabowo berani melawan koruptor dan mafia yang merugikan rakyat,” ujar Prima dalam keterangannya di Jakarta.
Namun, Prima menegaskan masih banyak persoalan mendasar yang perlu dibenahi. Dalam refleksi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, GMKI menyampaikan tiga catatan penting.
Pertama, GMKI menyoroti masih maraknya pelarangan pendirian rumah ibadah yang kerap berujung pada tindakan diskriminatif dan persekusi di berbagai daerah.
Hal ini dinilai mengancam harmonisasi antarumat beragama.
GMKI meminta Presiden Prabowo meninjau ulang Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang dinilai menjadi celah bagi kelompok intoleran.
GMKI juga mendesak agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama secara inklusif dengan melibatkan organisasi keagamaan.
Kedua, GMKI menegaskan pentingnya penegakan supremasi sipil dan hukum yang adil.
Pemerintah, kata Prima, harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan elite atau kelompok tertentu.
“Pemerintah bersama DPR perlu memastikan setiap kebijakan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya segelintir elite,” tegasnya.
GMKI juga mendorong reformasi kelembagaan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu sebagai upaya memperkuat keadilan sosial.
Ketiga, GMKI menyoroti ketimpangan ekonomi dan penguasaan lahan.
Menurut Prima, sekitar 27 juta hektare lahan di Indonesia masih dikuasai segelintir pihak melalui izin HGU dan fasilitas negara, sementara masyarakat kecil belum berdaulat atas tanahnya sendiri.
GMKI mendesak pemerintah melakukan audit kepemilikan lahan, menertibkan izin tidak produktif, dan melaksanakan redistribusi tanah bagi petani serta masyarakat adat.
Selain tiga catatan itu, GMKI juga memberikan dorongan terhadap pembenahan ekonomi dan kebijakan fiskal nasional.
Mereka mengapresiasi ketegasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, namun menantangnya untuk melangkah lebih jauh.
“Jangan hanya menindak pegawai pajak koruptif, tapi juga berani menarik kekayaan warga negara Indonesia di luar negeri yang mencapai Rp 11.000 triliun untuk kepentingan ekonomi nasional,” ujar Prima.
GMKI menegaskan, pemerintah harus tetap terbuka terhadap kritik publik sebagai wujud demokrasi yang sehat.
“Rakyat telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Kini saatnya kepercayaan itu dibuktikan dengan kerja nyata demi keadilan dan kemajuan bangsa,” tutupnya.[]
