Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menindaklanjuti seluruh arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Dalam acara bertajuk `ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita` tersebut, Gus Ipul menekankan bahwa Kemensos memikul tiga mandat utama: mandat undang-undang, mandat strategis presiden, dan mandat operasional bersama pemda dan mitra.
"Keadilan sosial bukan berarti semua diperlakukan sama, tapi setiap orang mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhannya," tegas Gus Ipul, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 19 November 2025.
Gus Ipul menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan tiga mandat strategis yang menjadi prioritas Kemensos, yaitu:
1. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
2. Sekolah Rakyat
3. Bansos Tepat Sasaran
Ketiga mandat ini selaras dengan Asta Cita Presiden, khususnya poin empat dan enam tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
Gus Ipul kemudian memaparkan arah kebijakan presiden melalui filosofi `dijaga, difasilitasi, dibela`.
· Kelompok atas `dijaga` dengan dukungan regulasi.
· Kelompok menengah `difasilitasi` dengan kemudahan seperti diskon dan akses KUR.
· Kelompok bawah harus `dibela` dengan bansos, subsidi, dan perlindungan dasar.
Kelompok yang perlu `dibela` ini telah dirumuskan menjadi 12 kategori, mulai dari fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, hingga korban bencana.
Gus Ipul menyoroti kemajuan signifikan DTSEN yang kini menjadi satu-satunya data acuan nasional bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, menggantikan data sektoral yang egois.
"Tugas kami hanya beriman kepada BPS," ujarnya, menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk menjaga data tetap mutakhir, Kemensos membuka dua jalur pemutakhiran: jalur formal melalui struktur RT/RW hingga pemda, dan jalur partisipatif melalui aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, call center 021-171, serta WA Center yang akan beroperasi bulan depan.
Dalam penyaluran perlindungan sosial, Kemensos menerapkan alur yang berjenjang. Keluarga di desil 1-4 menerima bansos dan PBI JKN sebagai perlindungan dasar, kemudian diarahkan ke rehabilitasi sosial jika diperlukan, dan naik ke tahap pemberdayaan.
Merespons banyaknya keluarga yang menerima bansos dalam jangka panjang tanpa peningkatan signifikan, Gus Ipul mengungkapkan perhatian khusus Presiden Prabowo untuk menyeimbangkan bantuan dengan pemberdayaan.
"Bahkan, Pak Prabowo membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan transformasi tersebut berjalan efektif dan terukur," pungkas Gus Ipul.[]
