Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah kembali membatasi akses masuk internasional terhadap sejumlah negara yang kasus Covid-19 varian Omicron-nya tinggi.
"Omicron sangat cepat daya tularnya, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah. Batasi akses masuk terhadap WNA yang berasal dari negara yang sudah jelas tinggi lonjakan kasusnya. Pemerintah tidak perlu ragu-ragu dalam mengambil kebijakan untuk menekan kasus" kata Netty dalam keterangannya, Kamis, 20 Januari 2022.
Pemerintah melalui Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan sampai saat ini sudah ada 882 kasus Omicron di Indonesia.
Dia juga berharap pemerintah tegas dalam menerapkan karantina untuk WNA dan WNI yang datang dari luar negeri.
"Perbaiki pelaksanaan karantina, mulai dari penerapan prokesnya hingga fasilitas untuk karantina bagi WNA dan WNI. Setiap kebijakan yang diambil harus berbasis saintifik dan mempertimbangkan saran ahli. Karantina yang tidak serius dan sekadar memenuhi kewajiban tidak akan efektif dalam mencegah transmisi Omicron," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah harus mempercepat capaian vaksinasi primer 70 persen. Menurutnya, hal ini wajib dituntaskan sebagai bentuk perlindungan bagi rakyat.
"Saat ini cakupan vaksin primer dosis lengkap 1 dan 2 baru sekitar 50 persen, vaksin untuk lansia pun masih di bawah target. Vaksin primer ini menjadi kewajiban bagi pemerintah sebelum menyelenggarakan vaksin booster. Pemerintah juga harus memasifkan tes acak di masyarakat. Testing, tracing dan treatment merupakan satu paket dalam menghadapi Omicron," tuturnya.
Lebih lanjut, Netty menegaskan bahwa pemerintah melalui Kemenkes harus menyiapkan regulasi dan juklak vaksin booster agar tidak menimbulkan kebingungan pada saat daerah dan faskes memulai program tersebut.
"Skema booster seperti homolog dan heterolog harus tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Presiden sudah menyebutkan bahwa vaksin booster gratis untuk rakyat," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI ini juga berharap pemerintah segera memperbaiki tata kelola komunikasi publik dan policy marketing dalam menyampaikan setiap kebijakan penanganan pandemi.
"Satgas penanganan Covid-19 di bawah BNPB harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat serta tokoh agama dalam mengampanyekan protokol kesehatan yang saat ini mulai kendor. Pencegahan dengan kepatuhan pada 3-5M akan sangat efektif mencegat penularan wabah di titik hulu," ujar dia.
"Pemerintah harus menyiapsiagakan seluruh sistem, kapasitas, dan pelayanan kesehatan di daerah untuk melakukan surveilans 3T yang benar. Terakhir, pastikan tidak ada penyimpangan dan moral hazad pada setiap kebijakan/regulasi dan penggunaan anggaran penanganan pandemi karena keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," ucap Netty Aher.[]
