Siantar - Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani menghadiri pelantikan sebanyak 159 Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Pematangsiantar pada Minggu, 26 Mei 2024.

"Semoga amanah yang diberikan kepada Bapak/Ibu PPS dapat dijalankan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Susanti dalam sambutannya di Siantar Hotel Pematangsiantar.

Ia menjelaskan, Pilkada tahun 2024 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia, termasuk di Kota Pematangsiantar dalam menentukan  pemimpin masa depan.

"Hal ini merupakan pesta demokrasi, yang harus dilaksanakan dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Untuk itu kita membutuhkan penyelenggara yang profesional, independen, dan terintegritas," ujarnya.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa PPS merupakan salah satu penyelenggara yang memegang peranan strategis pada kontestasi Pilkada mendatang.

"Oleh karena itu Bapak/Ibu yang baru saja dilantik, harus mampu menjalankan tugasnya, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan juga harus mampu menjaga netralitas, integritas, dan yang paling penting adalah menjaga kepercayaan publik," ujarnya.

Ia berharap anggota PPS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan loyalitas.

Susanti mengakui bahwa Pematangsiantar menjadi barometer dan mendapat perhatian secara khusus di Provinsi Sumatra Utara (Sumut).

"Untuk itu, kuncinya kita bekerja secara ikhlas dan selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait serta berkomunikasi dengan baik. Kami semua yakin, PPS se-Kota Pematangsiantar dapat melaksanakannya," ucap Susanti.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Pematangsiantar Muhammad Isman Hutabarat dalam sambutannya menyebut kehadiran PPS berperan penting karena bekerja dalam membuat daftar pemilih, sehingga hak masyarakat dapat terlayani.

"Hak pemilih jangan main-main, harus serius kita menyikapinya," tutur Isman.

Sebanyak 159 PPS dari 53 kelurahan se-Kota Pematangsiantar diajak berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Baik dengan Bawaslu di tingkat kelurahan, pihak kelurahan, serta pihak lainnya.

"Bangunlah komunikasi yang baik dengan stakeholder di tingkat kelurahan," tandasnya.

Senada dengan itu, anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar Frengki Dermanto Sinaga mengajak seluruh anggota PPS untuk taat aturan dan ketentuan.

"Bukan bagaimana teman-teman menafsirkan aturan, namun bagaimana aturan itu dijalankan atau dikerjakan," kata Frengki.

Frengki pun berharap Bawaslu membangun koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait, termasuk Panwas di kelurahan.[]