Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah mengkriminalisasi ulama.
Mahfud menyebut, dari puluhan ribu ulama di Indonesia, hanya beberapa yang diproses secara hukum karena melakukan tindak kriminal.
"Coba hitung dengan jari siapa yang dikriminalisasi selain yang memang terbukti melakukan tindak kriminal? Sebaliknya coba lihat, penghuni penjara di Indonesia ini 263 ribu lebih, ada berapa ulama yang dikriminalisasi di sana," kata Mahfud saat Pembukaan Muktamar IV Wahdah Islamiyah di Sulawesi Selatan, Minggu, 19 Desember 2021.
Dalam kesempatan itu, dia meminta agar Wahdah Islamiyah turut menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, NKRI berlandaskan Pancasila sebagai mitsaqan ghalidza yakni kesepakatan luhur bangsa untuk hidup bersama dan bersatu.
Selain itu, dia berpandangan bahwa Indonesia adalah negara agamis sekaligus demokratis.
Katanya, hal ini terlihat dari banyaknya organisasi massa (ormas) keagamaan dan beragam kegiatan keagamaan yang ada di Tanah Air.
Ormas keagamaan seperti Wahdah Islamiyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Nahdlatul Wathon, Alwashliyah, Persis, dan Al-Irsyad.
"Di sini banyak sekolah Islam dan majelis taklim yang setiap hari menyelenggarakan pendidikan dan pengajian di mana-mana. Tidak ada yang dilarang," ujarnya.
Selain itu, dia mengaku sangat mengenal pemimpin Wahdah Islamiyah Dr. Zaitun Rasmin, baik sebagai aktivis Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Majelis Ulama Muda Indonesia (MUMI).
Kendati sangat kritis, sambungnya, akan tetapi Zaitun Rasmin berjiwa NKRI berdasarkan dokumen dan pernyataannya.
"Pemerintah tak melarang orang bersikap kritis asal tertib, siap menerima jawaban dan dikritik balik, tahu kapan harus mulai dan kapan harus berhenti," ucap Mahfud MD.
Seperti diketahui, Wahdah Islamiyah semula berdiri sebagai Yayasan Fathul Muin pada 1988 yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan.
Yayasan ini kemudian dikembangkan menjadi ormas Islam dan kini memiliki cabang di seluruh Indonesia. Aktivitas ormas tersebut meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemanusiaan.[]
