Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyebut manuver tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) patut diwaspadai.
Ketiga ketua umum parpol itu adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Sebab, selama tiga hari berturut-turut ketum parpol itu berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024, yang berpotensi menambah masa jabatan presiden.
Yunarto berpandangan, jika para ketum sudah "turun gunung" membuka kembali isu tersebut, artinya wacana penundaan Pemilu 2024 ini serius akan ditindaklanjuti.
"Apa yang terjadi 3 hari terakhir menjustifikasi bahwa memang ada wacana ini, yang sekarang sudah sampai ke level pemangku dan pembuat keputusan, ketua umum partai. Ini sesuatu yang pasti serius," kata Yunarto Wijaya dalam bincang-bincang yang dikutip pada Sabtu, 26 Februari 2022.
Dia mengatakan, dalam ilmu ketatanegaraan, pelanggaran terhadap konstitusi memang memungkinkan bisa dilakukan.
Akan tetapi, sangat dibutuhkan yang sangat kuat dengan tujuan besar terhadap penyelamatan negara dan rakyat.
"Belum ada argumentasi yang kuat dan solid untuk meruntuhkan hal yang paling esensial dari demokrasi, yaitu pembatasan kekuasaan. Untuk meruntuhkan alasan esensial ini dibutuhkan alasan sangat kuat," ujarnya.
Dia menegaskan, Indonesia adalah negara satu-satunya yang elite-elite politiknya menggunakan formula penundaan pemilu untuk tujuan perpanjangan kekuasaan.
Menurutnya, sejumlah negara sempat melakukan penundaan pemilu, termasuk Indonesia yang juga melakukan penundaan Pilkada Serentak 2022.
Tapi alasannya adalah karena masalah teknis akibat pandemi Covid-19 masih parah sehingga keramaian harus dihindari untuk mencegah penyebaran virus.
Kata dia, penundaan pemilu memang benar terjadi di 2020 dan 2021 tapi bukan perpanjangan kekuasaan. Sebab, alasan teknis dimundurkan berapa bulan karena Covid-nya masih parah.
"Tapi ini belum tahu kondisinya seperti apa tapi sudah bisa memastikan diundur 1-2 tahun. Artinya mereka bicara perpanjangan kekuasaan, bukan penundaan pemilu," ujarnya.
"Makanya apa yang menyebabkan penundaan pemilu? Di saat negara lain sama-sama sedang pemulihan ekonomi seperti yang dijelaskan Cak Imin, tapi tidak menempuh jalan itu," kata Yunarto menambahkan.[]
