News Senin, 11 September 2023 | 14:09

Harga Beras Naik, PKS: Pemerintah Kurang Peka Kondisi Ekonomi Rakyat

Lihat Foto Harga Beras Naik, PKS: Pemerintah Kurang Peka Kondisi Ekonomi Rakyat Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati mengaku prihatin atas naiknya harga beras secara drastis sejak Agustus 2023.

Anis menyebut, dalam beberapa pekan terakhir kenaikan harga beras tersebut terus terbang ke atas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, mencetak rekor baru berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan.

Harga beras di lapangan bahkan sudah ada yang berkisar Rp 16.000-Rp 17.000 per kg. Bahkan berpotensi mencapai harga Rp 1 juta per karung.

"Pemerintah harus bergerak, kenaikan ini semakin menekan rakyat yang masih dalam kondisi pemulihan ekonomi," kata Anis seperti meneruskan keterangannya, Senin, 11 September 2023.

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyoroti inflasi beras, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tembus 13,76 persen (yoy) pada Agustus 2023.

"Pemerintah harus bertanggung jawab atas meroketnya harga beras. Bayangkan, ini Inflasi beras tertinggi sejak Juni 2012, semua pihak baik pemerintah dan BI harus bersama mengatasi," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar agar harga beras bisa kembali normal.

Tak hanya itu, ia juga menyebut ketergantungan impor Indonesia yang tinggi akan beras menyebabkan pengendalian harga semakin sulit.

"Solusi pemerintah jika harga beras tinggi ialah selalu impor, bahkan mengimpor di musim panen yang sangat merugikan petani, sehingga produksi beras Indonesia selalu turun akibat minat menanam turun," tuturnya.

Selain itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI ini juga mengingatkan agar pemerintah serius menjaga ketahanan pangan dan menyejahterakan petani di Indonesia.

"Hanya kebijakan yang orientasinya menyejahterakan petani Indonesialah yang akan menolong negara ini akibat gejolak harga pangan terutama beras, selama ini itu tidak hadir karena solusinya selalu jangka pendek," kata dia.

Ia mengatakan, saat ini biaya produksi beras Indonesia yang menjadi tertinggi di antara negara produsen. Hal itu, lanjutnya, menjadikan beras Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup dan menjadi rawan impor.

"NTP (Nilai Tukar Petani) yang merupakan indikator kesejahteraan petani, utamanya NTP petani pangan selalu paling rendang dibandingkan NTP sektor lainnya, sehingga wajar profesi petani beras kian langka, padahal merekalah harapan di saat harga global menghantam," ucap Anis Byarwati.[]

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya