Simalungun - Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN menjadi sorotan publik berikut kasus yang mendera Rafael Alun Trisambodo, eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.
Rafael dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan pada 24 Februari 2023.
Pencopotan dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tak lama kemudian Rafael mundur dari ASN DJP Kemenkeu.
Ini merupakan buntut dari kasus MDS (20), putra dari Rafael, yang melakukan penganiayaan terhadap seorang pelajar di Jakarta Selatan pada Senin, 20 Februari 2023.
MDS sebelum kejadian itu, dikenal memiliki gaya hidup mewah dan tak jarang memamerkannya di media sosial.
MDS saat kejadian penganiayaan membawa mobil Rubicon model Jeep Wrangler dan sering pamer di medsos saat naik Harley Davidson hitam.
BACA JUGA: Sri Mulyani Minta Tolong ke Masyarakat, Laporkan Pejabat Kemenkeu Bergaya Hedonik
Publik meragukan harta kekayaan Rafael senilai Rp 56 miliar. Dia seorang pejabat eselon III di Ditjen Pajak, dengan penghasilan sekitar Rp 81 juta per bulan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Pencegahan dan Monitoring, Pahala Nainggolan bahkan mencurigai jumlah harta kekayaan yang dimiliki Rafael.
Dia menganggap jumlah harta yang Rafael miliki tidak sesuai dengan jabatannya.
“Kasus pejabat pajak ini kami bilang profilnya tidak sesuai dengan hartanya,” kata Pahala Nainggolan dilansir dari Tempo, Sabtu, 25 Februari 2023.
Bupati Simalungun
Pejabat negara wajib mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Untuk itu mari kita lihat harta kekayaan Bupati Simalungun, Sumatra Utara, Radiapoh Hasiholan Sinaga atau kerap disapa RHS atau Bang Apoh di daerahnya.
BACA JUGA: Tidak Benar Ada Aliran Dana Rp 1 Miliar ke Rekening Pribadi Sekda Simalungun
Radiapoh Hasiholan Sinaga menjabat sebagai Bupati Simalungun sejak 26 April 2021, hasil Pilkada Simalungun 2020.
Dia berpasangan dengan Zonny Waldi. Saat maju, pasangan ini diusung lima partai politik, seperti Partai Golkar, Perindo, Hanura, PKS, dan Partai Berkarya.
Bang Apoh dan Zonny Waldi menjabat untuk periode 2021 hingga 2024. Pasangan ini mengusung tagline, Rakyat Harus Sejahtera.
Dipetik dari laman https://elhkpn.kpk.go.id/, tertera harta kekayaan Radiapoh Hasiholan Sinaga dalam dua kali pelaporan, yakni 1 September 2020 dan 18 Mei 2021.
LHKPN tertanggal 1 September 2020 merupakan laporan sebelum dia menjabat sebagai bupati, atau masih calon bupati pada Pilkada 2020.
Data harta LHKPN tahun 2020 ini, pada bagian tanah dan bangunan, Radiapoh memiliki Rp 5.165.000.000.
Sementara pada LHKPN tahun 2021, pada bagian tanah dan bangunan, sebesar Rp 13.040.000.000 .
Dari data tersebut, terjadi kenaikan sebesar Rp 7.875.000.000 atau sebesar 152,47 persen.
Kemudian data laporan harta pada bagian alat transportasi dan mesin tahun 2020 sebesar Rp 313.000.000. Sedangkan tahun 2021 sebesar Rp 3.316.000.000.
Terjadi kenaikan dari 2020 ke 2021 sebesar Rp 3.003.000.000 atau 959.42 persen.
Untuk kas dan setara kas, tahun 2020 sebesar Rp 5.605.426.058. Lalu tahun 2021 sebesar Rp 7.864.886.720.
Terjadi kenaikan sebesar Rp 2.259.460.662 atau 40.31 persen.
Total harta kekayaan Radiapoh tahun 2020 sebesar Rp 11.083.426.058 dan tahun 2021 sebesar Rp 23.193.939.720.
Terjadi kenaikan sebesar Rp 12.110.513.662 atau 109.27 persen.
Sementara itu, data LHKPN tahun 2022 seperti dilihat Opsi pada Sabtu, 25 Februari 2023, belum tersaji di laman yang dikelola oleh KPK tersebut. []