Cirebon - Anggota DPR RI Herman Khaeron kembali mengusulkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Cirebon. Wacana ini kembali mencuat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 49,86 juta jiwa pada tahun 2023. 

Jumlah tersebut setara dengan hampir 20 persen dari total penduduk Indonesia, sehingga memunculkan urgensi pemekaran wilayah di provinsi ini. Menurut pria yang akrab disapa Hero pemekaran Provinsi Jawa Barat sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Salah satu wilayah yang dinilai memiliki potensi besar untuk dimekarkan adalah Cirebon.

Bahkan, sebelumnya telah dilakukan studi independen yang mendukung pembentukan Provinsi Cirebon sebagai salah satu DOB di wilayah Jawa Barat.

“Bukan hal yang tabu untuk kembali mendiskusikan pembentukan DOB Provinsi Cirebon. Ini adalah salah satu upaya strategis untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah pantai utara (Pantura) Jawa Barat, termasuk Cirebon dan kabupaten-kabupaten sekitarnya,” ujar Herman Khaeron pada kamis 23 Januari 2025.

Lebih lanjut Kang Hero menambahkan gagasan ini tidak hanya bertujuan untuk membagi beban administratif Jawa Barat yang kini menjadi provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia.

"Dan juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah yang selama ini dinilai memiliki potensi besar namun belum maksimal digarap," ungkapnya.

Dengan status sebagai provinsi baru, Cirebon lanjut Hero diharapkan dapat mengelola sumber daya yang ada secara lebih mandiri untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Namun, wacana ini juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat Cirebon sendiri. Diskusi intensif dan kajian yang komprehensif diperlukan untuk memastikan kelayakan pembentukan Provinsi Cirebon sebagai DOB, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, maupun sosial budaya," ujarnya  

Hero berharap pembahasan mengenai DOB Provinsi Cirebon bisa segera direalisasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Jawa Barat.

“Kita harus mulai membicarakan ini secara serius demi kemajuan bersama,” pungkasnya. []