Balikpapan - Para kepala daerah termasuk di provinsi diingatkan Presiden Jokowi soal hilirisasi. Tak hanya tambang, produk perkebunan, perikanan, dan pertanian pun bisa hilirisasi.
Jokowi menekankan itu saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis, 23 Februari 2023.
“Jangan hanya berpikir hilirisasi ada di nikel, di tembaga. Di perikanan, pertanian, perkebunan memiliki potensi yang besar juga dan semua daerah memiliki ini semuanya,” ujarnya.
Ayah Kaesang itu memberi contoh komoditi dari sektor perkebunan, berupa kelapa muda.
Biasanya dijual per butir Rp 10-15 ribu. Namun dapat memiliki nilai tambah jika dikemas menjadi produk coco thumb seperti di Thailand.
BACA JUGA: Minta Percepat Hilirisasi Industri, Jokowi: Stop Ekspor Bahan Mentah!
“Kalau jadi kayak di Thailand menjadi coco thumb itu, dikupas sedikit saja, sudah jadi Rp 45 ribu, Rp 50 ribu, tiga kali lipat," terang dia.
"Hanya urusan mempercantik kemasan saja. Kita bukan bisa, sangat bisa melakukan itu, daerah sangat bisa melakukan itu dan rakyat sangat bisa melakukan itu, didorong untuk ke sana,” ujarnya.
BACA JUGA: Indonesia Kalah Gugatan di WTO, DPR: Pemerintah Perlu Atur Tata Kelola Hilirisasi Nikel
Kemudian di sektor perikanan ujarnya, nilai tambah hingga 2-3 kali lipat dapat diperoleh jika dikemas menjadi produk tepung ikan.
Dia mengatakan, permintaan dunia akan tepung ikan besar sekali. Sehingga nelayan, UMKM, koperasi, industri kecil didorong untuk melakukan hilirisasi.
"Produk-produk yang lainnya yang sangat banyak ragamnya di daerah-daerah,” ujarnya.
Investasi
Jokowi lalu mengingatkan kepala daerah untuk menjaga iklim investasi di wilayah masing-masing.
Mengingat investasi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurusan perizinan di daerah harus bisa diselesaikan dalam hitungan jam atau hari.
Semua negara saat ini berebut investasi. Oleh sebab itu, kata dia, agar dicek kembali mengenai kemudahan perizinan.
"Karena kita dalam praktiknya masih lama, masih berada di angka 260-an hari,” ujarnya.
Jokowi juga menyinggung soal penanganan stunting. Kepala daerah dimintanya untuk terus mengoptimalkan upaya penanganan stunting di wilayahnya.
"Harus ada selalu penurunan setiap tahunnya,” pungkasnya. []
