Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas meminta program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 tidak dipaksakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Apabila keuangan negara tidak optimal, kata Ibas, sebaiknya pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

"Bagaimana tentang pembangunan IKN, kami tidak `apriori` dengan keputusan negara, membangun Ibu Kota Nusantara ini. Tapi tolong direncanakan dengan bijak," kata Ibas itu dalam rapat pembahasan RAPBN 2023 bersama tim ahli Kementerian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022.

Menurutnya, pembangunan IKN akan menyedot anggaran yang sangat besar, dan tentunya akan berdampak kepada program pemerataan pembangunan nasional yang juga bagian dari program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lebih lanjut, dia khawatir jika kedua program prioritas itu dijalankan secara bersamaan, akan terjadi peningkatan terhadap hutang negara.

"Apakah diharuskan kita menyedot anggaran negara yang begitu besar untuk IKN saja? ketimbang kita harus melakukan distribusi pemerataan pembangunan di seluruh tanah air," ujarnya.

"Dan kalau kita harus memaksakan dua-duanya besar dan tinggi, berarti hutang negara kita juga tinggi, yang akhirnya beban hutang negara antar generasi pun menjadi lebih luas," tutur Ibas menambahkan.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar anggaran pembangunan IKN ini dapat dikaji ulang dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.

"Tolong itu juga menjadi diskusi dan perencanaan negara disesuaikan dengan keuangan negara tentunya, agar kita tidak ada yang dikalahkan dari kacamata program prioritas dan non prioritas tersebut," ucap Ibas Yudhoyono.[]