Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah menyiapkan strategi komunikasi, lobi dan dasar argumentasi objektif dalam mengajukan banding terhadap putusan World Trade Organization (WTO).
Mulyanto juga menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan perjuangan atas keputusan pelarangan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri dengan berbagai upaya komprehensif.
"Kita harus memikirkan cara yang dapat diterima masyarakat internasional dalam rangka mendorong hilirisasi nikel ini. Pemerintah harus dapat meyakinkan panel WTO bahwa keputusan melarang ekspor bijih nikel mentah ini tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Indonesia masih sangat menghargai aturan yang ditetapkan WTO tapi di sisi lain ingin menjaga kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alamnya," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa, 29 November 2022.
Dibalik itu, kata dia, upaya hilirisasi nikel ini harus terus berjalan, meskipun ada gugatan di WTO. Pemerintah harus dapat menyinergikan masalah hilirisasi nikel ini dengan aturan yang berlaku di WTO.
Di sisi lain, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini minta Pemerintah objektif dalam membuat aturan hilirisasi nikel.
Dia mengatakan, pemerintah harus memberi ruang yang sama kepada seluruh negara yang ingin investasi terkait hilirisasi nikel.
Menurutnya, pemerintah jangan hanya mengistimewakan salah satu negara untuk menggarap program hilirisasi nikel ini.
"Pemerintah perlu mengatur tata kelola hilirisasi nikel ini agar lebih adil. Jangan sampai 90 persen tambang nikel di kuasai oleh perusahaan dari satu negara saja. Ketentuan tersebut sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang tertarik berinvestasi di bidang hilirisasi nikel," ujarnya.
Selain itu, pemerintah disarankan segera mengatur tata kelola nikel ini dengan baik. Bila perlu aturan-aturan yang dipermasalahkan Uni Eropa pada sidang WTO dikaji ulang agar program hilirisasi nikel ini dapat berjalan dengan baik.
"Dengan kata lain, Pemerintah harus agresif membangun komunikasi dengan para pihak terkait agar kebijakan hilirisasi nikel ini dapat dipermasalahkan oleh siapa pun," ucap Mulyanto.
Sementara, dalam Rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif mengatakan pemerintah bakal mengajukan banding karena menilai keputusan panel belum memiliki keputusan tetap.
Baca juga: Pertemuan Elon Musk dan Jokowi Bahas Investasi Industri Nikel
Baca juga: Surat Terbuka ke Elon Musk, Walhi: Industri Nikel di Indonesia Kerap Langgar UU
"Masih ada peluang untuk banding dan tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi DSB," ucap Arifin.[]
