Jakarta - Inflasi Amerika Serikat (AS) diberitakan melonjak 9,1 persen di bulan Juni 2022. Hal ini dinilai akan berdampak kepada ekonomi Indonesia.
Sejumlah pihak menekan Bank Indonesia (BI) agar segera menaikkan suku bunganya untuk menyelamatkan diri dari dampak inflasi AS tersebut.
Menanggapi itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati membenarkan informasi tentang kondisi lonjakan inflasi AS tersebut.
"Ya, memang benar tentang kondisi lonjakan inflasi AS pasca terjadinya perang Ukraina dan Rusia. Tingginya inflasi AS tahun ini tentu berdampak ke beberapa negara termasuk ke Indonesia," kata Anis dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 14 Juli 2022.
Dia berpandangan, inflasi di AS tersebut akan berkaitan erat dengan kenaikan suku bunga.
"Rencana The Fed menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi inilah, yang dapat mendorong kenaikan dolar AS, memicu capital outflow, dan juga kenaikan harga komoditas, yang nantinya akan berdampak pada kenaikan inflasi di negara kita," ujarnya.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyatakan ada sisi keuntungan yang bisa diraih oleh Indonesia.
"Sebenarnya di satu sisi, kenaikan komoditas seperti batu bara, sawit akan menguntungkan bagi Indonesia karena kita adalah negara eksportir komoditas tersebut. Tetapi untuk minyak mentah akan berbeda karena kita negara importir," tuturnya.
Namun, Anis menekankan bahwa saat ini yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menjaga daya beli masyarakat, karena inflasi akan berdampak pada kenaikan harga yang saat ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, utamanya bagi kalangan menengah ke bawah.
"Kondisi masyarakat kita saat ini sedang dalam masa pemulihan akibat dampak pandemi, dan sangat disayangkan masyarakat harus langsung dihadapkan pada melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok yang akan semakin menurunkan daya beli," kata dia.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga stabilitas harga BBM dengan berupaya keras untuk tidak menaikkan BBM, listrik, dan juga gas karena hal ini akan semakin memberatkan beban masyarakat.
Apalagi dengan PPN yang baru saja naik menjadi 11 persen. "Pemerintah juga harus meningkatkan keberpihakan pada UMKM termasuk usaha ultra mikro, pemberian subsidi bagi petani dan nelayan sebagai salah satu pengendali inflasi," tuturnya.
Politisi senior PKS ini mengingatkan bahwa satu hal yang harus dicermati oleh Pemerintah adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor.
"Ketergantungan impor selain memicu naiknya inflasi juga dapat memperparah depresiasi nilai tukar rupiah. Untuk itu, sangat penting upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pada potensi dalam negeri," ucapnya.
"Termasuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan yang tidak hanya diarahkan untuk mencapai kecukupan akan pangan, tetapi lebih diarahkan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Jadi, cinta produk dalam negeri tidak hanya menjadi slogan, tetapi secara nyata diwujudkan dalam setiap aspek kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah," kata Anis menambahkan.[]
