News Rabu, 21 September 2022 | 13:09

Ini Alasan Bali Dipilih Menjadi Percontohan Konversi ke Kompor Listrik

Lihat Foto Ini Alasan Bali Dipilih Menjadi Percontohan Konversi ke Kompor Listrik Seorang perempuan di Bali memasak menggunakan kompor induksi listrik. (foto: Antara/tangkapan layar).

Jakarta - General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Bali I Wayan Udayana mengatakan, setelah menerapkan program peralihan kompor LPG (gas) ke kompor induksi berbasis listrik di Denpasar Selatan dan Denpasar Barat sejak Maret lalu kepada 1.002 keluarga penerima manfaat (KPM), pihaknya akan meneruskan program itu agar target 2.000 KPM dapat tergenapi.

Wayan menuturkan, mereka yang berhak mendapatkan kompor induksi berbasis listrik adalah masyarakat pengguna elpiji bersubsidi (gas 3 Kg) dan pelanggan listrik berdaya 450 volt hingga 900 volt ampere (VA), selain itu juga UMKM.

Baca jugaPLN Klaim Konversi dari Elpiji ke Kompor Induksi Mampu Hemat APBN

Menurut Wayan, jika proyek tersebut berjalan baik, maka pemerintah menargetkan 15,3 juta pelanggan akan beralih ke kompor induksi berbasis listrik hingga tahun 2025 mendatang.

Bali sengaja dipilih menjadi pionir program itu, mengingat sebaran layanan listrik di Provinsi Bali sudah hampir merata.

Baca jugaKurangi Energi Impor, Kemen ESDM Ajak Rakyat Beralih ke Kompor Listrik

Masyarakat pun diklaim memiliki respons positif terhadap perubahan teknologi yang didukung oleh regulasi pemerintah setempat terkait energi ramah lingkungan, ditambah karena Pulau Dewata tidak lama lagi akan menjadi lokasi perhelatan KTT G20.

"Info yang saya dapat, tahun depan itu akan ada lima juta (2023), tahun 2024 lima juta lagi kompor induksi, tahun 2025 lima juta lagi," kata Wayan dikutip dari Antara, Rabu, 21 September 2022.

Baca juga: Pemerintah Jokowi Uji Coba Konversi Gas 3 Kg ke Kompor Listrik Induksi

Menurutnya, ini semua adalah kegiatan dari pemerintah. Sementara PLN UID Bali juga akan menerapkan perluasan program ini ke-4 kabupaten lain di antaranya Badung, Tabanan, Singaraja, dan Gianyar.

"Dengan menggunakan acuan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di mana ada 10.000 calon keluarga menerima manfaat," kata dia. []

Berita Terkait

Berita terbaru lainnya