Jakarta - Sebanyak 25 instansi kementerian dan lembaga negara dinyatakan sudah siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan bahwa sebanyak 25 instansi tersebut sudah mengajukan angka jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan.

Totalnya ada 2.505 ASN yang diajukan pindah ke IKN. ASN yang bakal pindah ke IKN itu termasuk jabatan eselon 1 hingga eselon 4.

Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan semua ASN yang bekerja di instansi pusat bakal dipindahkan ke IKN.

Kendati demikian, hal tersebut harus menyesuaikan skala prioritas dan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemen PANRB.

"BKN juga melakukan pengendalian terhadap penugasan ASN ke IKN yang dilakukan oleh PPK agar sesuai dengan standar, prosedur, dan kriteria," tutur Haryomo seperti meneruskan catatan Antara, pada Selasa, 19 Maret 2024.

Lebih lanjut, Haryomo menuturkan setiap instansi diminta menyusun peta jabatan masing-masing untuk pertimbangan keperluan IKN. 

Berikut 25 instansi yang sudah menyatakan siap pindah ke IKN:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
4. Badan Pangan Nasional
5. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
6. Badan Siber dan Sandi Negara
7. Kejaksaan Agung
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Kementerian Kesehatan
13. Kementerian Keuangan
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika
15. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
16. Kementerian Luar Negeri
17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
19. Kementerian Perdagangan
20. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
21. Kementerian Sekretariat Negara
22. Sekretariat Jenderal DPR
23. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
24. Sekretariat Jenderal MPR
25. Sekretariat Jenderal DPD.[]