Jakarta - Muncul ide dari sejumlah kalangan bahwa Presiden Jokowi layak menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Ide paling kencang datang dari politisi PDIP Said Abdullah. Dalam keterangannya di sejumlah media mengutarakan, Presiden Jokowi memiliki legacy semasa kepemimpinannya dua periode.
Jokowi yang akan berhenti sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, menurutnya layak diusulkan sebagai Sekjen PBB.
Banyak faktor menurut dia, diantaranya soal kemampuan Jokowi dalam menjalin perdamaian negara-negara yang tengah berkonflik, seperti Rusia dan Ukraina, Amerika Serikat dan China.
Jokowi mendorong isu lingkungan yang juga diterapkannya selama dalam pemerintahan, teranyar soal penggunaan energi non-fosil, berupa tenaga listrik untuk kebutuhan energi kendaraan di Tanah Air.
Isu lingkungan merupakan salah satu agenda internasional yang terus didorong, terutama penggunaan energi ramah lingkungan. Jokowi setidaknya menerapkan itu dalam pemerintahannya.
"Dampaknya tentu akan makin mendorong pola konsumsi energi yang rendah emisi," kata Said dilansir dari CNNIndonesia, Selasa, 15 November 2022.
Jokowi sendiri kepada media asing menyebut dirinya akan kembali ke kampung halaman di Solo begitu turun jabatan pada 2024.
Meski begitu, Jokowi menyebut, akan beraktivitas sebagai warga negara biasa yang berkecimpung di dunia lingkungan.
Baca juga:
PDIP: Setelah Presiden RI, Jokowi Layak Jadi Sekjen PBB
Lalu apakah setelah pensiun dari presiden, Jokowi memang layak sebagai Sekjen PBB? Dibutuhkan dorongan politik dari dalam negeri dan juga internal PBB sendiri.
Untuk menjadi seorang Sekjen PBB membutuhkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Rekomendasi itu kemudian disampaikan ke Majelis Umum PBB untuk ditetapkan sebagai Sekjen PBB.
Salah satu syarat untuk menjadi Sekjen PBB, tidak merupakan anggota Dewan Keamanan yang terdiri dari lima negara.
Diketahui, saat ini anggota Dewan Keamanan PBB adalah Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis.
Adapun tugas seorang Sekjen PBB adalah bertindak sebagai kepala sekretariat PBB. Dia juga bisa bertindak menjalankan fungsi lain yang diberi kepercayaan oleh badan-badan yang ada di PBB.
Salah satu peran strategis Sekjen PBB adalah memberikan masukan kepada Dewan Keamanan PBB atas sebuah kejadian atau masalah yang dinilai mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Sekjen PBB juga berkeliling dunia untuk melakukan komunikasi dengan para kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjadi anggotanya terkait dengan isu-isu yang berkembang di dunia internasional.
Sekjen PBB saat ini adalah Antonio Guterres dari Portugal, yang mulai menjabat sejak 1 Januari 2017 lalu. Masa jabatan seorang Sekjen PBB tidak kaku durasinya, tetapi kelazimannya lima tahun satu periode.
Asia pernah memiliki figur yang duduk sebagai Sekjen PBB, yakni U Thant dari Burma (Myanmar) periode 30 November 1961-31 Desember 1971, dan Ban Ki-moon dari Korea Selatan periode 1 Januari 2007-31 Desember 2016. []
