Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencanangkan Program Pariwisata Berbasis HAM di Jawa Barat (Jabar). 

Kemenkumham juga menempatkan provinsi ini sebagai daerah pertama di Indonesia yang meluncurkan program tersebut.

"Kami bekerja sama dengan Pemprov Jabar dalam pencanangan pariwisata berbasis HAM. Jabar memiliki objek wisata yang indah dan bagus," kata Dirjen Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenkumham Mualimim Abdi di Kota Bandung, Selasa, 5 Juli 2022.

Dia menjelaskan yang dimaksud dengan pariwisata berbasis HAM ialah di setiap objek wisata harus ada tempat-tempat untuk memenuhi HAM pengunjung dan pegawainya.

"Contohnya, di tempat wisata, seperti hotel, ada yang memperkerjakan anak di bawah 18 tahun. Maka hak-hak afirmasinya harus dipenuhi, seperti hak beribadah, hak mendapat pendidikan yang layak, dan sebagainya," ujarnya.

"Demikian juga dengan pengunjung, pengelola objek wisata harus memenuhi hak asasi manusia, seperti tempat beribadah, tempat makan, toilet, dan sebagainya," sambung dia.

Mualimin mengatakan, yang dikhawatirkan jika ada objek wisata yang tidak memperhatikan HAM dan memperkerjakan anak-anak lalu mencuat ke media dan dunia internasional sehingga kegiatan objek wisata itu bisa ditutup kegiatan usahanya.

Oleh karena itu, menurut Mualimin, sosialisasi pariwisata berbasis HAM harus terus dilakukan supaya masyarakat paham.

Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung Program Kemenhumham yang mencanangkan pariwisata berbasis HAM.

"Terlebih pencanangannya dilakukan di Jabar dan Jabar menjadi pionir dalam kegiatan ini," kata Wagub Uu.

Dia mengatakan pencanangan pariwisata berbasis HAM untuk Jabar juga sejalan dengan program Pemprov Jabar yang sedang menggalakkan desa wisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sebagai langkah awal pasca-pencanangan tersebut, lanjutnya, Pemprov Jabar akan sosialisasi terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh.

"Ke depan kami akan mengundang pihak-pihak terkait, seperti PHRI dan asosiasi pariwisata lainnya untuk membahas hal ini bersama Disparbud Jabar dan perwakilan dari 27 kabupaten kota," tuturnya.

Dia menambahkan selama ini, tidak semua pemangku kepentingan di lingkungan Pemprov Jabat tahu soal pariwisata berbasis HAM sehingga kebijakan ini akan dibuat peraturan gubernur.

"Jadi sebelum payung hukumnya dibuat Pergub, perlu sosialisasi secara masif soal pariwisata berbasis HAM ini," kata Wagub Uu.[] (ANTARA)