Aceh Barat Daya - Plt Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin memastikan bahwa 1 April 2022 ini program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan seperti sediakala. Jadi, bagi warga Tanah Rencong yang sakit disarankan berobat ke rumah sakit, karena tetap gratis.

"Saya pikir, JKA tidak ada alasan untuk tidak lanjut. Karena itu kebutuhan dan juga program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2017-2022. Jadi kami DPRA sudah menyampaikan kepada pemerintah, harus mencari solusi agar, tetap dipertahankan," kata Safaruddin di Aceh Barat Daya, Kamis, 24 Maret 2022.

Hal ini dibincangkannya menyusul hangatnya isu yang menggiring kepada penghentian JKA oleh pemerintah dan DPRA. Padahal, kata Safaruddin, sebenarnya soal posisi JKA dalam pembahasan anggaran, bukan menghentikan.

Baca juga: Kabar Baik, Pemerintah Aceh dan DPRA Sepakat JKA Lanjut

"Tidak tidak ada wacana baik dari DPRA maupun pemerintah untuk memberhentikan (JKA). Keinginan kita kemarin untuk menunda sebagian pembayaran dari RP 1,2 triliun, dan itu untuk melihat bagaimana niatan BPJS memberikan keterangan tentang validasi data tentang yang mana tanggungan, yang mana JKN dan mana tanggungan melalui APBA JKA ini," ucapnya.

Maka itulah, katanya, penundaan tersebut direncanakan, tujuannya agar lurus dan data penerima tidak tumpang tindih. Untuk itu, pemerintah dan DPRA akan membuat tim verifikasi, bahkan hari ini pemerintah dan DPRA membuat rapat dengan BPJS.

"Nah di sini kita mau lihat bagaimana data BPJS. Termasuk juga advokasi kita kepada pemerintah untuk memberikan kuota tambahan terhadap tanggungan JKN," ucapnya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Dinilai Melunak, DPRA Pastikan JKA Tidak Dihapus

"Apalagi kita kan tahun depan sudah 1 persen lagi (dana Otsus). Jadi kita jangan berat kali beban biaya untuk itu," ucapnya.

Menurutnya, jika tidak dilakukan penundaan, BPJS itu tidak mau memberikan data. Maka dengan menunda begini, akhirnya BPJS baru mau membuka data.

"Karena kami perkirakan, akan mampu menyelamatkan, beberapa tanggungan kita. Dari Rp 1,2 triliun itu bisa akan berkurang. Maka, mohon doa semua rakyat Aceh agar perjuangan DPRA bersama pemerintah Aceh dalam mencari solusi bisa terwujud," ucapnya. []