Jakarta - Politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyatakan dukungannya kepada Presiden Jokowi menggunakan haknya untuk mengganti menteri atau reshuffle kabinetnya.
Hanya saja, dalam menggunakan hak tersebut tidak usah terlalu banyak polemik di ruang publik.
Dia menyebut, kalau di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden misalnya ingin mengangkat menteri tidak bisa main angkat sendiri. Harus tetap melakukan konfirmasi ke Senat.
"Kalau kita di sini, mau malam ini Pak Jokowi memberhentikan menteri, menit berikutnya ngangkat pun gak ada masalah," tukas dia.
"Karena itu hak, gak usah terlalu dibuat banyak polemik di publik. Itu hak bapak dan saya mendukung itu selaku sarjana hukum. Pergunakan kalau memang reshuffle," tandas Jansen saat berbicara di ILC, salah satu program talkshow televisi swasta nasional.
Opsi memetik pernyataan Jansen dari potongan video yang dibaginya di Twitternya, Jumat, 3 Februari 2023.
Jansen kemudian menyebut, di Indonesia lebih gampang mengganti menteri ketimbang mengganti Kapolri atau Panglima TNI.
"Kita ganti hari ini Panglima TNI, gak bisa besok langsung kita angkat. Harus dikonfirmasi ke DPR dulu. Jadi jalankan saja begitu," tuturnya.
Politisi asal Dairi, Sumatra Utara, itu menyebut ada dua hal soal isu reshuffle. Pertama dia tegaskan mendukung sepenuhnya hak presiden tanpa perlu konfirmasi ke senat untuk reshuffle.
"Jadi kalau memang reshuffle, ya reshuffle saja. Tanpa perlu berpolemik," tukasnya.
Baca juga: Relawan Jokowi Dukung Rencana Reshuffle Kabinet Jelang Akhir Masa Jabatan
Hanya saja dia mengingatkan, ada pelajaran yang tidak baik untuk publik. Karena reshuffle didorong bukan karena kinerja, dan bukan karena isu persoalan hukum.
Tetapi karena ada sebuah partai politik tertentu yang menggunakan hak konstitusinya mendukung calon presiden tertentu, kemudian diganti menterinya.
"Uda gak pas ini. Padahal Pak Jokowi dulu adalah bagian dari yang menikmati proses dukungan itu, partai menggunakan haknya itu," tandas Jansen.
Seperti diketahui muncul isu reshuffle menteri dari Partai Nasdem menyusul sikap partai tersebut yang sudah mendeklarasikan capresnya, Anies Baswedan pada 3 Oktober 2022 lalu.
Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Reshuffle Kabinet Sepenuhnya Prerogatif Presiden
Langkah Surya Paloh dan Partai NasDem yang merupakan bagian dari koalisi pemerintahan pendukung Presiden Jokowi selama dua periode tersebut dinilai pihak lain sebagai hal yang tidak positif.
Muncul desakan agar Presiden Jokowi mengganti menteri dari Partai Nasdem. Termasuk desakan itu dilontarkan politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat saat berbicara di kantor DPP PDIP, Selasa, 3 Januari 2023 lalu.
Meski mengakui perombakan menteri merupakan hak prerogatif presiden, namun dia menyoroti kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Selain karena berbasis kinerja, juga karena asal partai kedua menteri tersebut juga menjadi pertimbangan.
Hal itu karena Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang kerap disebut sebagai antitesis Presiden Jokowi.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons isu reshuffle saat berada di kantor Partai Golkar pada 1 Februari 2023 lalu, menegaskan bahwa reshuffle atau kocok ulang kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Masalah untuk reshuffle, sederhana. Saya ulangin, sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jadi kalau ada yang mengatakan reshuffle lah inilah, ya kita memang harus bisa pahami ini proses kematangan dalam berpolitik," tukas Paloh.
Paloh kemudian menyebut, dukungan Partai NasDem kepada kepemimpinan Presiden Jokowi bukan sebatas retorika sesaat, dan memang ada keikhlasan.
"Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau, ah itu gak masalah bagi saya. Jadi apapun kebijakan terbaik," katanya. []
