Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyarankan agar Polri ikut membantu pemerintah dalam menangani penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) khususnya jelang Hari Raya Iduladha.
"Seiring dengan semakin mengkhawatirkannya penyebaran kasus PMK ini, apalagi sekarang sudah beberapa hari menjelang hari raya Idul Adha, maka sudah diperlukan intervensi yang lebih tegas dari otoritas, dalam hal ini kepolisian," kata Sahroni di Jakarta, Senin, 4 Juli 2022.
Dia menilai semakin parahnya penyebaran PMK di beberapa wilayah di Indonesia, maka Polri perlu turun secara langsung mengecek kualitas hewan kurban yang akan disebarluaskan di seluruh Indonesia.
Karena itu, dia meminta kepada Kepolisian untuk mengerahkan aparatnya untuk turun langsung melakukan "sweeping" demi memastikan agar hewan kurban tidak menderita penyakit.
"Langkah itu sangat penting demi membendung penularan. Jangan sampai terdapat daging yang sampai ke warga itu adalah daging yang sudah terinfeksi dan tidak layak makan, khawatir malah jadi masalah baru nanti," ujarnya.
Lebih lanjut, dia meminta kepada kepolisian untuk bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian dan lembaga sejenis untuk melakukan edukasi terutama kepada peternak terkait ciri-ciri dan gejala PMK.
Dia menilai perlu ada edukasi secara masif terkait ciri-ciri hewan atau daging yang sudah terinfeksi PMK sehingga masyarakat bisa melakukan pengecekan mandiri.
"Hal itu bisa dilakukan dengan sosialisasi di tempat-tempat pemotongan hewan kurban secara langsung maupun edukasi melalui media sosial. Yang terpenting masyarakat kita juga turut sadar akan fenomena ini, sehingga mengurangi dampak yang tidak diinginkan," ucap Sahroni.
Sebelumnya, dalam laman resmi siagapmk.id pada Senin, 4 Juli 2022, tercatat dari 318.027 ekor ternak yang terjangkit PMK tersebar di 21 provinsi seluruh Indonesia, 106.926 ekor telah sembuh.
Sementara 3.489 ekor terpaksa dilakukan pemotongan bersyarat, 2.016 ekor mati, sehingga masih terdapat 205.596 hewan yang belum sembuh.[]
